Jakarta – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, menyarankan kepada mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator ke KPK.
“Atas putusan hakim 10 tahun penjara terhadap Pinangki tadi saya menyarankan kepada Pinangki untuk segera mengajukan diri sebagai justice collaborator ke KPK,” tuturnya kepada Tagar melalui pesan suara pada Senin, 8 Februari 2021.
Semestinya Pinangki mengajukan sebagai Justice collaborator setidaknya mengungkap peran atau siapa King Maker juga isilah bapakku bapakmu.
Saran ini, diberikan Boyamin lantaran saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan pendalaman terhadap dugaan perkara atau dugaan keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait dengan Djoko Chandra yang belum diproses oleh Bareskrim maupun oleh Kejaksaan Agung.
“Sebagaimana terungkap di putusan tadi kan hakim belum mampu membuka siapa King Maker,” sebutnya.
Jadi menurut Boyamin, daripada Pinangki menjalani hukuman 10 tahun penjara dan tidak ada potongan maupun remisi semestinya Pinangki mengajukan diri sebagai justice collaborator. Karena sesuai PP 99 tidak ada remisi pemotongan bebas bersyarat asimilasi dan juga hak-hak pengurangan lainnya bagi narapidana korupsi.
“Semestinya Pinangki mengajukan sebagai Justice collaborator setidaknya mengungkap peran atau siapa King Maker juga isilah bapakku bapakmu dan juga beberapa inisial yang pernah terungkap itu ke KPK,” ungkap Boyamin.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Foto:Tagar)“Dengan begitu nanti Pinangki selain juga untuk sarana bertobat. Ini juga untuk berikan contoh rasa keadilan karena apapun dia Jaksa mestinya kan dia berikan contoh rasa keadilan dengan mengungkap pihak lain dan itu tadi kan juga disebutkan oleh Hakim, pihak lain itu ditutupi oleh Pinangki yang salah satu alasan memberatkan Pinangki karena menutupi pihak-pihak lain,” sambungnya.
Dengan menjadi justice collaborator, Pinangki akan mendapatkan keringanan untuk menjalani hukumannya. Keringanan itu bisa berupa remisi, bebas bersyarat juga asimilasi atau cuti menjelang berakhir masa tahanan sehingga dia tidak perlu menjalani hukuman selama 10 tahun.
- Baca juga : Penjelasan Mengenai Pulau Gili Tangkong yang Dijual Online
- Baca juga : Sejarah Hari Pers Nasional 9 Februari
Terkait putusan Hakim, Boyamin mengaku menghormati putusan tersebut, meskipun bukan sebanyak 12 tahun sebagaimana yang diminta MAKI.
“Ini sudah 10 ya sudah mendekati lah rasa keadilan. Saya merasa itu cukup,” ucapnya.
Boyamin juga menegaskan, bahwa sekarang menjadi tugas KPK untuk mengungkap semua peran pihak-pihak lain yang belum bisa terungkap oleh proses penyidikan maupun proses di Pengadilan Tipikor.
“Jadi ini tugasnya KPK dan kalau nanti KPK ini tidak bergerak bergerak ya terpaksa MAKI pasti akan menempuh upaya menggugat KPK melalui jalur prapadilan atas tidak di prosesnya atau tidak dilanjutkannya proses-proses terkait dengan kasus Djoko Tjandra ini ke pihak-pihak yang lain yang diduga terlibat. Jadi ya kita tunggu lah sekitar 3 bulan atau 4 bulan ke depan kalau masih belum ada perkembangan kita gugat praperdilan,” tutupnya.[]
