Surabaya - Dinas Pendidikan (Diknas) Jawa Timur tak segan-segan mencoret murid telah memalsukan Surat Keterangan Domisili (SKD) saat mendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK. Sanksi tegas bagi pemalsuan SKD merupakan instruksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kepala Disdik Jawa Timur Wahid Wahyudi mengaku Gubernur menginstruksikan agar meneliti dan melakukan verifikasi setiap berkas pendaftar PPDB. Mengingat wali murid mengeluhkan ada indikasi pemalsuan data SKD.
Karena dalam masa pandemi Covid-19 ini verifikasi berkas secara manual belum bisa dilakukan.
Wahid membeberkan pendaftar PPDB yang menggunakan SKD hanya 8 persen. Sementara sisanya yakni 92 persen menggunakan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
"Karena dalam masa pandemi Covid-19 ini verifikasi berkas secara manual belum bisa dilakukan. Meskipun sebagian masyarakat mempertanyakan keabsahan persyaratan yang disampaikan oleh pendaftar, yakni SKD," kata Wahid kepada Tagar di Kantor Disdik Jawa Timur, Jumat, 26 Juni 2020.
Namun, saat pandemi Covid-19 telah berakhir dan dalam verifikasi ditemukan pemalsuan dokumen, status murid sekolah negeri bisa dicoret. Selain itu, pihak yang memalsukan dokumen akan dipidanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Verifikasi itu dengan memastikan titik rumah sesuai alamat yang dicantumkan dalam SKD.
"Kalau ada Kartu Keluarga tumpangan (belum pecah KK), saya lebih mempercayai dokumen kependudukan," tuturnya.
Terkait pagu yang dianggap tidak sesuai, Wahid menjelaskan bahwa porsi kursi PPDB yang disediakan berkurang itu karena ada siswa kelas X SMA negeri yang tidak naik kelas. Dengan begitu, pagu itu digunakan untuk siswa yang tidak naik kelas.
Mantan Kadishub Jatim itu mencontohkan, jika pagu awal sebuah sekolah berjumlah 100, sementara ada 3 siswa kelas X tidak naik kelas. Maka pagu akan disesuaikan menjadi 97 kursi. Sebaliknya, jika di suatu sekolah seluruh siswa kelas X naik kelas, maka pagu awal sekolah tidak berubah.
"Pagu sekolah yang telah diumumkan akan disesuaikan melalui pengurangan sejumlah siswa kelas X yang tidak naik kelas. Semua diumumkan secara transparan di website resmi PPDB Jawa Timur tahun 2020," tuturnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih meminta agar pihak yang menemukan SKD palsu dapat membuktikannya. Wali murid harus turut serta aktif melaporkan jika menemukan kejanggalan.
"Kalau ada bukti mohon ditunjukkan. Yang kami tangkap disini itu surat domisili itu benar apa tidak," tuturnya.
Hikmah pun mempertanyakan Diknas terkait langkah antisipasi adanya SKD fiktif. Termasuk kepastian waktu verifikasi dan validasi karena masih ada laporan dari wali murid ternyata pindah Kartu Keluarga belum sampai 1 tahun.
"Bisa saja RT tidak memberikan SKD ke warga yang mengontrak rumah, padahal sudah 5 tahun lebih tinggal disitu," paparnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Hartoyo menyampaikan PPDB masih menjadi masalah tahunan. Di mana dari 31 kecamatan di Surabaya hanya ada 15 kecamatan yang ada sekolah Negeri.
"Terus terang saja, waktu saya ketua Komisi E, kami sampaikan ke Dirjen Pendidikan agar Surabaya jangan diberikan ke sistem zonasi. Kemudian, waktu itu menteri Muhadjir tetap memberlakukan zonasi. Kalau tidak, tidak akan diberi bantuan," ucap Hartoyo. []
