Surabaya - Murid dari keluarga kurang mampu harus merasakan pahit, karena banyak tidak diterima di Sekolah Menengah Atas Negeri ataupun Sekolan Menengah Kejuruan Negeri di Jawa Timur. Mereka dinyatakan gugur saat Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jalur afirmasi tahun ajaran 2020/2021.
Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan Jawa Timur Alfian Majdie mengatakan murid yang diterima di SMA/SMK sudah diumumkan pada Jumat, 19 Juni 2020 dini hari. Dalam pengumuman tersebut tercatat banyak kursi kosong, di mana Dinas Pendidikan Jawa Timur menyediakan pagu untuk jenjang SMA/SMK negeri sebanyak 62.099 kursi.
Mereka yang tidak lolos ini kebanyakan salah meng-upload (mengunggah) berkas ketika pendaftaran
"Rinciannya pagu SMA 30.106 kursi dan SMK 31.993 kursi," kata Alfian di kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Jumat, 19 Juni 2020.
Alfian merinci untuk PPDB jalur afirmasi yang mendaftar untuk jenjang SMA 26.423 siswa. Namun murid yang diterima hanya 19.156 saja. Sedangkan SMK, dari 37.852 pendaftar, yang diterima 18.221 siswa.
"Mereka yang tidak lolos ini kebanyakan salah meng-upload (mengunggah) berkas ketika pendaftaran," ujarnya.
Alfian menerangkan kesalahan berkas yang diunggah adalah surat keterangan tidak mampu dari instansi berwenang. Jika tidak mempunyai surat keterangan tidak mampu bisa menampilkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu keluarga harapan.
"Cuma masalahnya tidak semua orang mau untuk datang dan berusaha. Dia mencoba membuat surat pernyataan sendiri. Lah kalau surat pernyataan yang menyatakan dia miskin (seperti itu), kami tidak bisa menerima," tuturnya.
Selain murid kurang mampu, banyak kursi kosong juga terjadi jalur pindah tugas orang tua. Pendaftar tidak menggunggah bukti pindah tugas orang tua. Disisi lain, ada juga kesalahan pindah tugas kerja dalam satu zona.
"Ada juga yang pindah tugasnya di dalam satu wilayah kota atau kabupaten. Misal kerjanya di Kenjeran, pindahnya di Wonokromo. Surat ini tidak bisa, karena dalam satu zona," ucapnya.
Sementara penyebab lain tidak terpenuhinya pagu adalah kesalahan pengunggahan dokumen sebagai murid prestasi. Dokumen itu dianggap tidak sesuai kriteria. "Ada prestasi yang tidak berjenjang dan itu tidak bisa diakomodir sistem," kata dia.
Dengan adanya sisa pagu ini jalur afirmasi ini akan dimasukkan ke jalur zonasi. Murid yang tempat tinggalnya semakin dekat dengan sekolah akan berpeluang besar masuk ke SMA/SMK negeri.
"Sisanya masuk ke zonasi. Itu satu. Kedua zonasi kami tampilkan real time. Setiap menit pergeserannya," tuturnya.
Sementara Anggota DPRD Jatim, Armuji disela sidak ke Dindik Jatim mengaku untuk konfirmasi soal PPDB, apalagi banyak masyarakat bertanya soal pendaftaran SMA/SMK negeri. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu lega dengan keterangan diperolehnya.
Ia berharap jalur ini mengakomodir seluruh siswa kurang mampu di Jatim, khususnya di Surabaya.
"Kami mencari konfirmasi karena kalau musim PPDB seperti selalu ditanya terutama pendidikan gratis, dibandingkan terdahulu sekarang ini ada jalur afirmasi di mana khusus SMA dan SMK warga yang tidak mampu difasilitasi. Ini melegakan," kata Armuji.
Pria yang juga bakal calon Wakil Walikota Surabaya itu mengapresiasi PPDB karena tidak dipungut biaya sedikit pun. Begitu juga saat penerimaan seragam murid tidak dikenakan biaya. []
