Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengingatkan masyarakat tidak menyebarkan konten bernada provokasi dan berita bohong. Hal itu dikatakannya supaya tidak memperkeruh situasi di Papua dan Papua Barat.
"Diimbau kepada semua pihak tidak menyebarkan video memprovokasi masyarakat karena akan membuat situasi tidak bagus di Papua," ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, menjawab pers usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019, seperti yang diberitakan Antara.
Ngabalin mengakui pemerintah tidak melakukan pembatasan media sosial dan aplikasi perpesanan untuk masyarakat. Tetapi, dia berharap masyarakat lebih teliti menyaring informasi yang diperoleh, sebelum menyebarluaskan.
Menurut dia, situasi yang terjadi Surabaya dan Malang tidak seperti yang dibentuk oleh narasi bohong yang menyebar di media sosial. "Biasa saja, tetapi memang pemerintah memberikan penyesalan terhadap pilihan kata. Tim dipersiapkan untuk itu," ucap Ngabalin.
Dia mengatakan pemerintah sekarang telah membentuk tim yang akan ditugaskan dan dipersiapkan untuk melakukan langkah cepat mengantisipasi kemungkinan hal lain terjadi terkait persoalan yang belakangan ini sedang heboh dimasyarakat.
Selain di Manokwari dan Jayapura, situasi mencekam terjadi di Sorong pada Senin, 19 Agustus 2019, sore. Itu karena diduga dipicu massa aksi demonstrasi menolak kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya yang terjadi pada 16 Agustus 2019.
