Jakarta - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul mengungkap alasan mengapa Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersikeras memerlukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, utamanya untuk mempersingkat perizinan dan memangkas rumitnya birokrasi di bawah.
Menurutnya, alasan Indonesia terlambat menyedot investor dari luar negeri karena regulasi dan birokrasi yang ada selama ini memang masih berbelit. Maka itu, memang dibutuhkan UU sapu jagat tersebut.
Tidak ada lagi calo. Kalau ada yang tidak mau, artinya mereka calo terganggu.
"Saya melihat birokrasi yang kacau ini di bawah, di golongan 3, golongan 4. Kalau bisa ini semua dihapus, itulah yang akhirnya mereka tidak setuju terkait Omnibus Law," kata Ruhut Sitompul kepada Tagar, Selasa, 13 Oktober 2020.
Baca juga: Demo Cipta Kerja, Ruhut Sitompul Anggap PA 212 Orang-orang Sakit
Selain mempersingkat perizinan, ia memandang kelahiran Omnibus Law Cipta Kerja dapat meminimalisir calo yang acap kali 'ngobjek' di proyek milik pemerintah.
"Tidak ada lagi calo. Kalau ada yang tidak mau, artinya mereka calo terganggu. Jangan gitu lah," ucapnya.
Lantas Ruhut berkata, baru saja pengesahan UU Cipta Kerja saja, investor asing sudah tergiur menanamkan modalnya di Indonesia.
"Buktinya sekarang beberapa puluh negara sudah mau masuk investasi gara-gara UU Cipta Kerja ini, kan begitu. Jadi ini supaya semua sistematis dan cepat dilayani," katanya.
Baca juga: Ruhut Sitompul Sarankan PA 212 dan FPI Balik Badan
Kemudian dia menyarankan, apabila terdapat pihak-pihak yang tidak setuju dengan substansi pasal UU Cipta Kerja, dapat mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), jangan lagi demonstrasi turun ke jalan di tengah pandemi virus corona ini.
Pria yang pernah berakting memerankan tokoh Poltak itu pun mengajak publik untuk tidak pesimistis, apalagi menaruh curiga terhadap MK.
"Kita mesti bangga sama MK, karena dia satu lembaga penegakan hukum yang lahir di era reformasi, kok kita curiga. Dulu ada Ketua MK yang korupsi buktinya masuk penjara. Kan tak ada gading yang tak retak. Maka itu pesan Pak Jokowi baik sekali, bawa saja ke MK," ucapnya.
Dia memastikan, apabila rakyat mengajukan keberatan melalui jalur konstitusi yang ada, maka hasilnya juga akan baik. Menurutnya, hakim MK saat ini profesional dan independen.
"Saya ini mantan anggota DPR, mantan badan legislasi. Saya ini lawyer DPR yang selalu sidang di MK. Enggak bisa kita pengaruhi, ada 9 hakim itu semua dari latar belakang yang berbeda-beda, semua orang-orang pintar," ujar Ruhut Sitompul. []
