Jakarta - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul menanggapi adanya demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang digalang Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), Cs di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2020.
Ruhut menilai PA 212 dan FPI hanya minta diperhitungkan sepak terjangnya. Padahal, FPI ia tegaskan bermasalah dengan surat keterangan terdaftar (SKT)-nya sebagai organisasi masyarakat yang sudah kedaluwarsa.
Orang-orang sakit (PA 212) biarin saja, asa didokkon (biar dibilang) ikut-ikut rame-rame saja cari perhatian.
"Padahal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terlarang, FPI juga izinnya tidak diperpanjang lagi, jadi ya sudahlah. Jadi kalau orang Batak bilang asa didokkon (biar dibilang), 'oh ada juga dia ikut-ikut demo.' Apalagi ngeri banget mengancamnya, 'kalau hari ini tidak diubah Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), kami (PA 212) hari ini tidak akan pulang'. Emangnya siapa elo hah?" kata Ruhut kepada Tagar, Selasa, 13 Oktober 2020.
Baca juga: 7 Poin Pernyataan Sikap PA 212 Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Lantas ia menyarankan semua pihak harus meneladani Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena sikapnya yang tegas dan berani dalam mengambil keputusan terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Ruhut pun seketika teringat pesan ibunda Jokowi, almarhumah Sudjiatmi, yang sempat mengatakan kepadanya bahwa putranya itu memang memiliki keberanian yang besar sejak muda.
"Bahkan, teringat lagi apa yang dikatakan Pak Luhut Binsar Pandjaitan kepada saya, kalau dia (Jokowi) ini tentara, apalagi Kopassus, lebih hebat dari aku katanya (Luhut). Padahal Pak Luhut saja sudah Adhi Makayasa, sudah the best-nya Kopassus," ujar Ruhut.
Menurut dia, PA 212 hanya mencari perhatian dengan meminta Presiden Jokowi untuk menyatakan diri mundur atau berhenti menjadi Presiden RI karena dinilai tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah.
"Sudahlah, tidak usah mengajari lagi ikan berenang, minta Perppu lah, minta inilah. Enggak ada itu. Ini sudah undang-undang. Orang-orang sakit (PA 212) biarin saja, asa didokkon (biar dibilang) ikut-ikut rame-rame saja cari perhatian," ujar Ruhut Sitompul.
Baca juga: Polisi Tutup Akses Demonstrasi PA 212 Menuju Istana Merdeka
PA 212 Cs direncanakan bakal menggelar aksi demonstrasi menolak lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di sekitar Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2020.
Dalam konferensi pers di kanal YouTube Front TV, Ketua PA 212 Slamet Maarif menyesalkan pemerintah bersama DPR telah terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna 5 Oktober 2020 lalu.
Slamet mencurigai di masa periode kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini terdapat iktikad tidak baik dari pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya.
"Tidak dapat dipungkiri kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal atau buruh," kata Slamet. []