Minta Jokowi Mundur, Ruhut Sitompul Anggap PA 212 Orang-orang Sakit

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul anggap PA 212 orang-orang sakit karena meminta Presiden Jokowi mundur terkait demo UU Cipta Kerja.
Politisi PDIP Ruhut Sitompul menganggap PA 212 sebagai orang-orang sakit karena minta Presiden Jokowi mundur dalam demo menuntut Omnibus Law Cipta Kerja. (foto: pikiran rakyat).

Jakarta - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul menanggapi adanya demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang digalang Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), Cs di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2020.

Ruhut menilai PA 212 dan FPI hanya minta diperhitungkan sepak terjangnya. Padahal, FPI ia tegaskan bermasalah dengan surat keterangan terdaftar (SKT)-nya sebagai organisasi masyarakat yang sudah kedaluwarsa.

Orang-orang sakit (PA 212) biarin saja, asa didokkon (biar dibilang) ikut-ikut rame-rame saja cari perhatian.

"Padahal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terlarang, FPI juga izinnya tidak diperpanjang lagi, jadi ya sudahlah. Jadi kalau orang Batak bilang asa didokkon (biar dibilang), 'oh ada juga dia ikut-ikut demo.' Apalagi ngeri banget mengancamnya, 'kalau hari ini tidak diubah Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), kami (PA 212) hari ini tidak akan pulang'. Emangnya siapa elo hah?" kata Ruhut kepada Tagar, Selasa, 13 Oktober 2020.

FPI dan PA 212Massa PA 212 dan FPI menggelar aksi antikorupsi di Patung Kuda Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020. (foto: Tagar/Moh Yaqin).

Baca juga: 7 Poin Pernyataan Sikap PA 212 Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Lantas ia menyarankan semua pihak harus meneladani Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena sikapnya yang tegas dan berani dalam mengambil keputusan terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Ruhut pun seketika teringat pesan ibunda Jokowi, almarhumah Sudjiatmi, yang sempat mengatakan kepadanya bahwa putranya itu memang memiliki keberanian yang besar sejak muda.

"Bahkan, teringat lagi apa yang dikatakan Pak Luhut Binsar Pandjaitan kepada saya, kalau dia (Jokowi) ini tentara, apalagi Kopassus, lebih hebat dari aku katanya (Luhut). Padahal Pak Luhut saja sudah Adhi Makayasa, sudah the best-nya Kopassus," ujar Ruhut.

Menurut dia, PA 212 hanya mencari perhatian dengan meminta Presiden Jokowi untuk menyatakan diri mundur atau berhenti menjadi Presiden RI karena dinilai tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah.

"Sudahlah, tidak usah mengajari lagi ikan berenang, minta Perppu lah, minta inilah. Enggak ada itu. Ini sudah undang-undang. Orang-orang sakit (PA 212) biarin saja, asa didokkon (biar dibilang) ikut-ikut rame-rame saja cari perhatian," ujar Ruhut Sitompul. 

Baca juga: Polisi Tutup Akses Demonstrasi PA 212 Menuju Istana Merdeka

Ketua PA 212 Slamet MaarifKetua PA 212 Slamet Maarif dalam konferensi pers, Rabu, 19 Februari 2020, sebelum melakukan aksi di Istana Negara. (foto: Tagar/Moh. Yaqin).

PA 212 Cs direncanakan bakal menggelar aksi demonstrasi menolak lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di sekitar Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2020.

Dalam konferensi pers di kanal YouTube Front TV, Ketua PA 212 Slamet Maarif menyesalkan pemerintah bersama DPR telah terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna 5 Oktober 2020 lalu.

Slamet mencurigai di masa periode kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini terdapat iktikad tidak baik dari pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya.

"Tidak dapat dipungkiri kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal atau buruh," kata Slamet. []

Berita terkait
Pantau Demonstrasi PA 212 via CCTV di Sekitar Istana Merdeka
Pantau aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja PA 212 melalui link CCTV yang terpasang di sejumlah tempat di sekitar Istana Merdeka, Jakarta.
Jelang Aksi PA 212, Hindari Ruas Jalan Ini
Polisi sejak Senin malam 13 Oktober 2020 mulai menutup sejumlah ruas jalan.
PA 212 Sumbar Ikuti ANAK NKRI Tolak UU Cilaka, Berapa Orang?
Ormas Islam di Sumatera Barat, diprediksi bakal meramaikan aksi unjuk rasa Tolak Omnibus Law UU Cilaka di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2020.
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.