RPI: Pernyataan Tak Terbukti AHY Nodai Institusi Peradilan

Namun, lanjut Fernando, ketika ramai perbincangan mengenai Partai Demokrat yang diakui didirikan oleh SBY, nyatanya hal itu tidak terbukti.
Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Tagar/Instagram/agusyudhoyono)

Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando EMaS, mencermati gejolak Partai Demokrat yang mengingatkannya pada pemilu 2009. Pasalnya pernyataan AHY mengenai adanya senior TNI yang memberikan masukan tentang Moeldoko kepadanya tidak bisa dibuktikan.

“Pernyataan AHY mengenai ada seniornya di TNI yang memberikan masukan kepadanya tentang Moeldoko. Saya melihat pernyataan AHY hampir sama dengan Anggiat Pasaribu yang sempat bersoal dengan Arteria, keduanya tidak beda jauh seperti 11 dan 12,” ungkap Fernando EmaS, 1 Desember 2021.

Pasalnya sampai saat ini, kata Fernando, AHY belum dapat membuktikan siapa seniornya di TNI yang memberikan informasi kepadanya mengenai Moeldoko. Begitu pula dengan Anggiat mengenai anak Jenderal Bintang tiga ternyata tidak dapat dibuktikan.

“Ungkapan dari sang senior di TNI yang disampaikan kepada publik sampai-sampai harus menodai institusi peradilan dan mencederai martabat seorang hakim,” ujar Fernando

“Gejolak Partai Demokrat ini mengingatkan saya pada pemilu 2009 yang di mana SBY berkuasa dengan memenangkan pemilu 2004. Saat itu, media di Indonesia diwarnai berbagai macam iklan kampanye Partai Demokrat “Katakan Tidak! Pada Korupsi”. Namun nyatanya, beberapa kader Partai Demokrat ketahuan dan terjerat kasus korupsi,” lanjut Fernando.


Andika Perkasa selaku Panglima TNI harus turun tangan dan jangan diam saja. Hal ini karena AHY sudah membawa-bawa nama isntitusi TNI dan sudah merendahkan martabat hakim.


Fernando juga menyebutkan, pada tahun yang sama pula Partai Demokrat yang digagas dan didirikan oleh almarhum Vence Rumangkang sebagai salah satu partai pengusung. Namun, lanjut Fernando, ketika ramai perbincangan mengenai Partai Demokrat yang diakui didirikan oleh SBY, nyatanya hal itu tidak terbukti.

“Pada saat ramainya diperbincangkan mengenai pendiri Partai Demokrat yang diakui didirikan oleh SBY, saya coba melihat 99 nama pendiri Partai Demokrat. Ternyata dari 99 nama pendiri Partai Demokrat tidak ada nama SBY maupun keluarganya,” ungkap Direktur Rumah Politik Indonesia itu.

“Andika Perkasa selaku Panglima TNI harus turun tangan dan jangan diam saja. Hal ini karena AHY sudah membawa-bawa nama isntitusi TNI dan sudah merendahkan martabat hakim,” pungkas Fernando.[]


(Rafi Fairuz)

Baca Juga:

Berita terkait
Demokrat Pro AHY: Yusril Gunkankan Cara Berpikir Hitler
Partai Demokrat menduga Yusril memaksakan kehendak negara terhadap organisasi sipil, terutama partai politik.
Makin Panas! Babak Baru Demokrat Kubu AHY Lawan Pro Moeldoko
Kuasa Hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang hanya merupakan kumpulan kerumunan biasa.
Juru Bicara Demokrat KLB: Daftar Kebohongan SBY dan AHY
Juru Bicara Partai Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB) pimpinan Moeldoko, M Rahmad, menuliskan daftar kebohongan dari SBY dan AHY. Ini Daftarnya.
0
Kemenaker Terbitkan Aturan Permudah KPR Rumah untuk Pekerja
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan jika pemerintah telah mengeluarkan fasilitas pembiayaan perumahan dengan terbitnya Permenaker.