Mataram - Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai perusahaan pengelola kawasan khusus pariwisata (KEK) di The Mandalika Lombok dinilai tak serius menuntaskan pembebasan lahan yang akan dijadikan Sirkuit MotoGP. Rossi dan Marquez pun terancam gagal balapan di even MotoGP bergengsi itu.
Kementerian Keuangan mengumumkan anggaran yang dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp 149,29 triliun. Anggaran tersebut merupakan total dukungan dari pemerintah.
Memangnya KEK itu Kawasan publik, itu kan Kawasan bisnis, Kawasan usaha, jadi jangan pakai istilah ganti rugi segala.
Sri Mulyani menyampaikan hal itu dalam video conference senin kemarin. Total dukungan pemerintah kepada BUMN itu sebanyak Rp 104,38 triliun dalam bentuk above the line dan Rp 44,92 triliun dalam bentuk below the line.
Untuk dana talangan, ada lima perusahaan pelat merah yang dapat. Sedangkan anggaran PMN mencapai Rp 25,27 triliun. PMN akan diberikan kepada PT PLN (Persero) Rp 5 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp 11 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI Rp 6,27 triliun.
Selanjutnya, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp 2,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar. Lalu khusus untuk BPUI akan dibayarkan secara non tunai sebesar Rp 270 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Public Institute NTB Ahmad SH dalam keterangannya kepada awak media menyambut baik langkah yang dilakukan pemerintah pusat dalam situasi ekonomi yang tersandera pandemi.
“Artinya pemerintah pusat itu berpikir beyond, melampui keadaan, di tengah situasi perang melawan Covid, pemerintah pusat tetap memikirkan keberlangsungan hidup perusahaan negara,” ujar Ahmad di Mataram, Selasa 19 Mei 2020.
Urusan pengaspalan sirkuit saja masih banyak alasan. Saya curiga, Rossi dan Marquez akan kecewa karena terancam gagal menjajal sirkuit berbiaya mahal itu.
Ia juga menambahkan karena dalam bantuan pemerintah tersebut dalam bentuk PNM terhadap ITDC maka seharusnya sudah tidak ada lagi kendala yang berarti di lapangan yang akan berpotensi menghambat pembangunan Kawasan. Seperti pembayaran lahan dan penyelesaian lainnya.
Pemerintah tidak bisa lagi mengedepankan alasan yang sebenarnya hanya akan menambah sengkarut penyelesaian pembayaran lahan warga. Mengingat ini adalah kali kedua ITDC mendapatkan suntikan dari pemerintah disamping pendanaan lainnya.
Sementara itu pada kunjungan Presiden Jokowi ke KEK Mandalika pada 17 Mei 2020 lalu, meminta persoalan itu dibicarakan tanpa harus ngotot.
“Pesan presiden juga sangat jelas dan terang, sekarang kalau saja ITDC bersama pemerintah provinsi yaitu Gubernur, Sekda dan timnya, juga pemerintah kabupaten dengan perangkatnya, mau duduk bersama pemilik lahan, pasti selesai, ITDC jangan ngotot pakai istilah HPL segala," ujar Ahmad yang juga lama bergelut dalam bidang HAM dan Lingkungan Hidup ini.
"Memangnya KEK itu Kawasan publik, itu kan Kawasan bisnis, Kawasan usaha, jadi jangan pakai istilah ganti rugi segala. Bayar tanah warga, selesai itu, kalau mau ngotot saja terus pidanakan warga, apa bedanya ITDC dengan perusahaan abad 18," sambungnya.
Selanjutnya apa skenario Pemprov NTB dalam penyelesaian lahan di kawasan. Apa peran serta komisaris ITDC yang mengawasi kerja perangkat BUMN ini di lapangan. Apa upaya pemerintah Lombok Tengah dalam melindungi dan memperjuangkan hak rakyatnya.
“ITDC ini mahluk apa? Mereka mencatat bahkan kawasan nantinya akan menyerap sampai 39.000 tenaga kerja permanen, puluhan ribu tenaga kerja alih daya, tapi kapan,? urusan pengaspalan sirkuit saja masih banyak alasan. Saya curiga, Rossi dan Marquez akan kecewa karena terancam gagal menjajal sirkuit berbiaya mahal itu.” ujarnya. []
