Mataram - Gelaran MotoGP Mandalika tercancam gagal. Hingga saat ini, masih banyak lahan warga yang belum dibayarkan oleh pihak ITDC sebagai pemilik otoritas izin pengelolaan kawasan ekonomi khusus pariwisata itu.
Jumlah lahan yang masih belum kelar urusan pembebasannya itu pun mencapai puluhan hektare. Telisik punya telisik, lahan yang berada di dalam lokasi sirkuit MotoGP Mandalika itu hingga saat ini belum rampung dibayar.
Sejumlah pemilik lahan mengeluhkan kondisi mereka saat ini dan berharap pihak ITDC bisa segera melunasi pembayaran yang menjadi hak pemilik lahan.
Saat itu ITDC malah bilang baik-baik saja. Kami minta ITDC bisa memperjelas soal ini. Jangan sampai berkepanjangan.
"Tadi mereka temui saya di rumah," kata Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah, Lalu Wirajaya, Rabu 18 Maret 2020.
Wirajaya menyatakan dari informasi yang dia dapatkan, pembayaran para pemilik lahan dipersulit dan berbelit-belit. Menurut dia, warga menduga urusan pembayaran sudah selesai di ITDC, tetapi ada pihak tertentu yang sengaja memperkeruh suasana.
ITDC sebelumnya sempat meminta masyarakat pemilik lahan untuk mengukur berapa lahan yang belum dibayarkan. Namun tindak lanjutnya, malah BPN mengaku tidak bisa melakukan pengukuran karena sudah dilog (dikunci) oleh ITDC sendiri bahwa lahan itu sudah tidak boleh lagi diukur.
"Untuk itu pihak ITDC segera meng-clear-kan masalah ini, mencari jalan keluar," ujar politisi Gerindra itu.
Wirajaya menegaskan, jangan sampai perjalanan pembangaun ITDC di KEK Mandalika ini akan tercoreng lantaran hal sepele. Ada 1.000 lebih hektare lahan sudah diselesaikan, namun puluhan hektare menjadi penyebab gagalnya proyek nasional itu.
"Berapapun jumlahnya yang penting harus disikapi. Perjalanan ITDC sudah jauh sekali, jangan sampai rusak gara-gara hal sepele," tutur Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB itu.
Wirajaya mengaku, saat bertandang ke Kantor ITDC belum lama ini, Komisi V juga mendengar langsung bahwa ada lahan yang belum dibayarkan.
Namun ITDC mengaku hanya 13 hektare yang belum selesai. ITDC juga tidak menjelaskan ada masalah seperti yang disampaikan masyarakat yang menemuinya.
"Saat itu ITDC malah bilang baik-baik saja. Kami minta ITDC bisa memperjelas soal ini. Jangan sampai berkepanjangan," ulasnya.
Berapapun jumlahnya yang penting harus disikapi.
Pihaknya pun tidak akan diam. Komisi V akan melakukan investigasi terkait laporan masyarakat tersebut. Namun sebelum ke arah sana Jaya meminta masyarakat bersurat dulu secara resmi ke Komisi V supaya ada yang menjadi dasar bekerja.
"Tadi itu saya terima di rumah. Makanya saya minta bersurat nanti kami akan melakukan investigasi," ujarnya.
Sementara seorang pemilik lahan yang enggan disebutkan namanya membenarkan ada puluhan hektare lahan belum dibayar pihak ITDC. Bahkan luasnya mencapai 75 hektare lebih.
"Luasnya itu 75 hektare yang belum dibayar. Yg sudah 1000an hektare. Intinya warga mau menjual, tapi ITDC benar gak mau beli lahan kami. Itu saja," ungkapnya lagi.
Sementara itu Komisaris ITDC, Irzani yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. Namun sebelumnya, Irzani mengatakan dirinya belum membaca dokumen lahan yang sudah dan belum dibayar seutuhnya. Sesuai laporan yang ia terima, prioritas yang akan diselesaikan yaitu lahan yang ada di luar sirkuit.
"Insya Allah sudah ada progres bagus laporan direksi dan managemen," ungkap Irzani. []
