Toba - Beredar video di media sosial kericuhan antara warga petani di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dengan puluhan petugas perusahaan yang beroperasi di kawasan Danau Toba, PT Toba Pulp Lestari.
Video berdurasi sekitar lima menit itu diunggah pemilik akun Facebook Rocky Pasaribu, dengan caption 'Intimidasi Dari PT TPL kepada Masy.Adat Natinggir' pada Jumat, 9 Oktober 2020.
Kericuhan terjadi di lahan, di mana warga dan pihak perusahaan saling klaim sebagai pemilik dan yang mengusahai.
Terjadi saling dorong antara warga petani setempat dengan petugas sekuriti yang mengenakan pakaian dinas lengkap.
Rocky Pasaribu yang dihubungi Sabtu, 10 Oktober 2020, menyebut kericuhan itu terjadi di lahan Masyarakat Adat Natinggir, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba.
Menurut pria yang juga aktivis dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), itu lahan tersebut merupakan bagian dari wilayah adat masyarakat kelompok marga Pasaribu. Namun oleh negara memberikan konsesi kepada PT TPL.
Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan masyarakat adat tahun lalu, terdapat luas wilayah mereka di sana 2.226 hektare. Dari luas itu negara memberikan konsesi seluas 2.100 hektare.
Sehingga tersisa hanya sekitar 100 hektare, yang merupakan permukiman warga, persawahan, makam leluhur dan lainnya.
Kericuhan terjadi di lahan seluas empat hektare. Sebelumnya PT TPL menanam pohon eukaliptus di lahan tersebut. Dua minggu lalu pohon-pohon tersebut ditebangi.
Karena lahan dalam posisi kosong dan warga merasa bahwa itu wilayah adatnya, mereka mencoba untuk melakukan penanaman di sana. Pihak PT TPL melarang karena menyebut itu sebagai lahan konsesi.
Mengutuk keras tindakan arogansi pihak PT TPL terhadap Masyarakat Adat Natinggir
"Sempat Camat Borbor memfasilitasi pertemuan antara warga dan PT TPL. Di lahan ditetapkan posisi stanvas. Warga tidak boleh mengusahai lahan, begitu juga pihak TPL. Karena tidak ada solusi sejak dinyatakan stanvas, warga akhirnya mencoba mengusahai lahan. Namun petugas PT TPL turun dan menghalau warga," kata Rocky.
Menurut Rocky, tidak ada bentrok fisik dalam kericuhan itu. Hanya terjadi saling dorong antara warga dan petugas PT TPL. Pasca kejadian, pihak PT TPL sudah kembali menanami eukaliptus di lahan empat hektare tersebut.
Warga kata dia, akan menyampaikan persoalan ini ke Pemkab Toba agar segera menerbitkan perda perlindungan masyarakat adat, termasuk untuk mengusahai lahan adat mereka.
"Kelompok marga Pasaribu tengah konsolidasi untuk menentukan langkah-langkah berikutnya dalam perjuangan untuk mendapatkan lahan adat mereka kembali," kata Rocky.
Humas PT TPL Andri Hutabarat yang coba dihubungi terkait kericuhan tersebut, belum tersambung.
Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Roganda Simanjuntak dihubungi terpisah, mengecam sikap PT TPL yang dia nilai bertindak arogan.
"Mengutuk keras tindakan arogansi pihak PT TPL terhadap Masyarakat Adat Natinggir," kata Roganda, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Roganda menyebut, atas kejadian ini seharusnya Pemkab Toba segera melakukan verifikasi keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Toba.
Di mana Huta Natinggir, lokasi insiden tersebut, merupakan salah satu pemohon agar keberadaan mereka dan wilayah adatnya ditetapkan oleh Bupati Toba.
"Setahu saya sudah ada enam komunitas masyarakat adat yang sudah mengusulkan kepada Pemkab Toba, yaitu Huta Matio, Simenahenak, Natumikka, Natinggir, Ombur, dan Motung," jelas Roganda.[]
