Medan - Lima ribuan warga Nias yang merantau di Kota Medan belum pernah mendapatkan bansos berbentuk sembako dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Padahal mereka juga terdampak pandemi Covid-19.
Budieli Laia, salah seorang anggota DPRD Sumut mengatakan itu kepada Tagar di Medan, Rabu, 24 Juni 2020. Dia mengaku kecewa dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19.
"Ribuan orang Nias yang merantau di Kota Medan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan bantuan. Padahal Pemprov Sumut telah mengalokasikan anggaran untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam program jaring pengaman sosial. Saya selaku perwakilan dari masyarakat Nias kecewa," kata Budieli, dewan dari Fraksi PDIP.
Dia mengaku telah memberikan sejumlah data kepada tim GTPP Covid-19 Sumut. Namun bansos yang diharapakan tidak kunjung diterima.
"Kendala dari tim GTPP adalah data, ngapain mereka cerita data. Kalau data yang kami berikan tidak juga disalurkan, saya sendiri yang memberikan data tapi sampai sekarang belum mendapatkan bantuan, bagaimana pula kalau masyarakat biasa yang memberikan data untuk mendapatkan bantuan itu," tegas Budieli.
Selain itu, GTPP juga mengaku bahwa kendalanya mengenai regulasi KTP dan bukan warga Medan. Budieli menyebut ada koordinasi yang tidak benar dan pemerintah abai.
Mereka juga masyarakat yang harus dilindungi
"Lantas, bagaimana nasib perantau? Harusnya itu dibantu, kenapa di Pematangsiantar bisa. Orang di bantaran sungai sekalipun, harusnya mendapatkan bantuan," katanya.
Dia menyebut, di Kota Pematangsiantar ada buruh tenun yang tidak memiliki KTP tapi bisa mendapatkan bansos. Kenapa hal demikian tidak bisa diterapkan di Kota Medan.
"Kota Medan ini tidak ada perhatian, seharusnya Kota Medan ini bisa lebih baik dari Pematangsiantar, karena ibu kota Provinsi Sumut dan provinsi juga harusnya bisa intervensi, ada koordinasi yang tidak benar. Pemprov Sumut dan Pemko Medan abai," ungkapnya.
Menurut Budieli, yang tidak mendapatkan bantuan sembako di Kota Medan, bukan hanya perantau dari Nias tapi juga dialami warga lainnya.
"Saya yakin bukan masyarakat Nias saja yang tidak dapat bansos, itu mungkin dialami masyarakat lainnya yang merantau di kota Medan. Padahal warga itu harusnya dibantu semuanya. Mereka juga masyarakat yang harus dilindungi. Kami meminta evaluasi kinerja tim GGTP Provinsi Sumut," tandasnya.
Riadil Lubis, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara sekaligus sebagai Kepala Pusat Pengendali Operasional (Pusdalop) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengatakan itu ranahnya dinas sosial.
"Kalau untuk bansos, sebagaimana yang disampaikan anggota DPRD Sumut, coba berkoordinasi dengan bagian logistik GTPP Covid-19 yaitu Kepala Dinas Sosial," kilah Riadil.[]
