Jakarta - Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Keamanan Laut (Bakamla) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyebutkan bahwa adanya ribuan kapal milik Vietnam dan China memasuki perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan Senin,13 September 2021.
Hal ini pun menuai respons dari Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) yang meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pertahanan.
“Sepertinya Pemerintah Indonesia kurang serius mengamankan perairan strategis seperti Laut Natuna,” ucap Herry Mendrofa yang juga Direktur Eksekutif CISA melalui keterangan persnya pada Rabu, 15 September 2021.
Hal ini menuntut Kementerian Pertahanan lebih bekerja keras secara luar biasa apalagi didukung dengan anggarannya cukup fantastis hingga ratusan Triliun Rupiah dari antara Kementerian dan Lembaga Negara lainnya.
Menurutnya, selama ini Kementerian Pertahanan selaku pelaksana teknis di bawah Presiden belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam konteks pengamanan laut.
“Dari sea glidder, masuk-keluarnya kapal asing di selat sunda beberapa waktu lalu hingga saat ini ribuan kapal asing dari China dan Vietnam memasuki perairan milik Indonesia menunjukkan ketidakoptimalan kebijakan Prabowo yang memimpin Kementerian Pertahanan dalam konteks pengamanan laut,” ujarnya.
- Baca Juga: Hasil Survei CISA Sebut Menteri PUPR Kinerjanya Optimal
- Baca Juga: Demokrat Apresiasi Hasil Survei CISA, AHY Jadi Juara 2 Capres
Ia pun meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kualitas kebijakan Kementerian Pertahanan yang cenderung tidak berbanding lurus dengan anggaran Kementeriannya.
“Jokowi harus evaluasi Prabowo karena sektor pertahanan itu urgensi, proxy war hingga transnational crime itu nyata adanya dan semakin masif. Hal ini menuntut Kementerian Pertahanan lebih bekerja keras secara luar biasa, apalagi didukung dengan anggarannya cukup fantastis hingga ratusan Triliun Rupiah dari antara Kementerian dan Lembaga Negara lainnya,” katanya.
Belakangan ini juga peristiwa kebocoran data penting mulai dari sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi serta tindakan hacker yang menyerang 10 Kementerian dan Lembaga Negara harus segera dievaluasi.
“Ihwal keamanan secara fisik itu yang meliputi darat, laut dan udara harus koheren dengan keamanan lainnya seperti keamanan siber. Kapasitas dan infrastruktur penunjang perlu segera diwujudnyatakan, tidak hanya wacana saja,” ujar Herry.
- Baca Juga: CISA: PSI-PDIP Tak Perlu Gunakan Hak Interpelasi pada Anies
- Baca Juga: Presiden Tiga Periode Cuma Modus Politik Kelompok Tertentu
Bahkan ia menyarankan agar calon Panglima TNI ke depannya merupakan sosok yang mampu mengelaborasi keseluruhan elemen keamanan secara efisien dan efektif.
“Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan segera pensiun tahun ini itu artinya suksesornya akan segera muncul. Tantangannya cukup berat yakni harus mampu mengelaborasi seluruh aspek penting dari sektor keamanan baik di tingkat daerah, nasional hingga urusan internasional,” ujarnya. []
