Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan rencana ke depan yang akan dilakukannya untuk Indonesia.
"Lima tahun ke depan akan menjadi masa yang sibuk untuk diplomasi dan politik luar negeri Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019, seperti diberitakan Antara.
Retno menegaskan Januari 2019 hingga akhir 2020, Indonesia menjalankan tugasnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.
Jika pada presidensi DK PBB Juni lalu, kata dia, Indonesia menyoroti upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Namun, 2020 Indonesia akan berfokus pada upaya penanggulangan terorisme.
ASEAN akan tetap menjadi saka guru politik luar negeri Indonesia.
Retno menyampaikan Indonesia akan menjalankan peran sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022.
Prioritas yang akan didorong Indonesia di Dewan HAM PBB adalah pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat kawasan dan global, penguatan kemitraan yang sinergis dalam pelaksanaan rencana aksi nasional HAM 2020-2024.
Menurut dia, Indonesia juga akan mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efisien, efektif, objektif, transparan, adil, non-politis, dan imparsial, serta membuka dialog bagi semua pihak.
Sementara di kawasan, Indonesia akan menjalankan tugasnya sebagai Ketua ASEAN pada 2023.
"ASEAN akan tetap menjadi saka guru politik luar negeri Indonesia,” ujar Retno.
Setelah negara-negara anggota ASEAN mengadopsi Pandangan tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on Indo-Pacific) dalam KTT ke-34 di Bangkok, Thailand, Juni lalu, Indonesia akan memastikan implementasi kerja sama itu berjalan.
Indonesia, kata Retno, juga berencana menjadi tuan rumah forum infrastruktur dan konektivitas ASEAN terkait Indo-Pasifik pada 2020.
Selain perannya di PBB dan ASEAN, Indonesia akan terus memajukan isu perempuan dalam upaya perdamaian serta diplomasi kemanusiaan untuk memberikan kontribusi konkret bagi penyelesaian berbagai masalah di kawasan maupun dunia.
Retno menuturkan Indonesia selalu ingin menjadi bagian dari solusi permasalahan, seperti di Myanmar, Afghanistan, Palestina, juga pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta penyelesaian tata perilaku (Code of Conduct/COC) Laut China Selatan. []
Baca juga:
- Rencana Penggabungan Kemendag-Kemenlu Tak Akan Efektif
- Harta Kekayaan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
