Respons PDIP Jokowi Masuk 50 Tokoh Muslim Berpengaruh

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah menilai Jokowi masuk daftar 50 tokoh Muslim berpengaruh dunia.
Presiden Jokowi. (Foto; Antara/Hani Sofia)

Jakarta - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah menilai  Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk daftar 50 tokoh Muslim berpengaruh dunia lantaran mampu mewujudkan prinsip Islam yang Rahmatan Lil Alamin di Indonesia.

"Saya menilai penghargaan itu membuktikan bahwa Presiden Jokowi berhasil mewujudkan Islam yang Rahmatan Lil Alamin," kata Said dalam siaran persnya di Jakarta, Senin. 7 Oktober 2019, seperti diberitakan Antara.

Hal itu dikatakan Said terkait rilis Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan (The Royal Islamic Strategic Studies Centre/RISSC) yang merilis top 50 Muslim berpengaruh di dunia untuk tahun 2020.

Hal ini sekaligus membuktikan, Presiden Jokowi sangat pro terhadap Islam.

Dalam daftar yang dipublikasikan situs The Muslim 500 untuk edisi 2020, Jokowi berada di urutan ke-13, tepat di bawah Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamid Al-Thani.

Said Abdullah menjelaskan hasil survei lembaga internasional yang berkedudukan di Amman, Yordania itu mengkonfirmasikan pengakuan dunia internasional terhadap komitmen keislaman Jokowi.

"Hal ini sekaligus membuktikan, Presiden Jokowi sangat pro terhadap Islam. Dengan demikian, segala tudingan negative yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi terbantahkan dengan sendiri," ujarnya.

Menurut Said, hasil survei itu membuktikan dunia internasional mengakui keberpihakan Jokowi terhadap Islam.

Said yang merupakan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI itu mengatakan komitmen ke Islaman Jokowi tercermin dalam sejumlah kebijakan ekonomi, terutama program pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan misi ajaran Islam.

"Dalam bidang ekonomi, Presiden Jokowi mendorong pemberdayaan zakat sebagai pengembangan ekonomi mikro Islam. Bagi umat Islam, pembayaran zakat merupakan bentuk ibadah yang misinya mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat," ucapnya.

Said yang juga Ketua DPP PDIP itu mengungkapkan kebijakan ekonomi yang digagas Presiden Jokowi  juga sebagai perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin.

Hal itu menurut dia karena dengan berzakat, umat Islam bisa berbagi rezeki dan meningkatkan persaudaraan. Bahkan sejak 2017,  Jokowi melakukan pembayaran zakat penghasilannya.

"Presiden Jokowi juga mengajak pejabat tinggi hingga kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," tuturnya.

Dia menilai dukungan terhadap pengembangan zakat sebagai sumber ekonomi umat tidak hanya dijalankan Presiden secara pribadi saja. Tetapi, juga mendorong umat Islam, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat melalui Badan Zakat Nasional (Baznas).

Menurut dia, Kepala Negara telah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pungutan zakat sebesar 2,5 persen. Itu karena dengan berzakat, umat Islam dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi hingga mengentaskan kemisikinan.

"Saya menyakini, zakat sangat penting menggerakan pertumbuhan ekonomi, menuntaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah" katanya. 

Kalau kebijakan ini diimplementasikan, kata dia, potensi penerimaan zakat sangat besar, bisa saja mencapai Rp 271 triliun, dana yang sangat besar untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.

Said menuturkan Jokowi juga telah mendorong kemajuan Bank Wakaf Mikro (BWM). Dimana hingga September 2019 mencapai 53 BWM di 16 Provinsi dan telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp 27,7 miliar kepada 21.557 nasabah.

Di era kepemimpinan Jokowi, juga telah merilis Perpres mengenai penetapan Hari Santri Nasional, sehingga semua pencapaian itu bentuk komitmen dan keberpihakan presiden terhadap umat Islam.[]  

Baca juga:

Berita terkait
LSI Sebut Publik Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Direktur LSI Djayadi Hanan mengatakan hasil survei sebanyak 76,3 persen publik mendukung Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
Bamsoet Sebut Kriteria Ideal Menteri Kabinet Jokowi
Bamsoet sebagai Ketua MPR mengatakan menteri dalam kabinet baru Jokowi harus memiliki kriteria yang ideal.
Menteri Kabinet Baru Jokowi Harus Komunikatif-Responsif
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan rangkaian peristiwa demonstrasi dapat menjadi masukan pemerintahan Jokowi-Maruf dalam memilih menteri.