Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa di berbagai daerah di Indonesia secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, khususnya untuk memilih menteri.
Jokowi-Ma'ruf kata dia, harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya.
"Menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat," ucap Bamsoet sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Minggu, 6 Oktober 2019.
Menurutnya, menteri yang komunikatif dan responsif dengan publik diperlukan untuk mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi atau permasalahan itu kemudian dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dengan pemerintah melalui setiap kementerian sesuai konteks persoalannya.
"Aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," tuturnya.
Menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat.
Penyerahan palu sidang sebagai simbol pergantian Ketua MPR periode 209-2024, yang diisi oleh Bambang Soesatyo. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)Namun, Bamsoet tak ikut campur mengenai siapa saja sosok untuk menteri Jokowi-Ma'ruf kelak. Sebab hal itu merupakan hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (Parpol) maupun para profesional.
Hanya saja, dalam periode mendatang ia ingin pemerintahan bersama MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) semakin pro aktif menyerap aspirasi masyarakat di semua daerah.
Hal itu, karena serangkaian peristiwa, salah satunya demonstrasi berujung ricuh di Papua. Dalam lima tahun terakhir, menurutnya pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua.
Tapi kenyataannya, segala seusatu yang telah dikerjakan di Papua belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua. "Berangkat dari kecenderungan itu, pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua," ujarnya.
Hasil kerja nyata pemerintah dan parlemen periode sebelumnya, harus lebih ditingkatkan. Berbagai rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan bagi pemerintah serta parlemen. []
