UNTUK INDONESIA
Rentetan Tolak Pergantian Ketum Demokrat SBY ke AHY
Wacana pergantian tampuk kepemimpinan Partai Demokrat dari SBY ke putranya AHY yang terlontar dari GMPPD ditolak sejumlah kader Demokrat.
Rommy vs SBY Soal AHY Cawapres Jokowi | Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: Instagram/Agus Harimurti Yudhoyono)

Jakarta - Wacana pergantian tampuk kepemimpinan Partai Demokrat dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terlontar dari Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) ditolak sejumlah kader partai berlambang mercy tersebut.

Terbaru Kader Partai Demokrat Kabupaten Lebak, Rubama, menyatakan wacana tersebut tak mendesak jadi tak perlu dilakukan. Terlebih berada di luar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat.

"Kita tentu menolak KLB itu sepanjang melanggar secara konstutisional," kata Rubama di Lebak, dikutip dari Antara, Rabu 19 Juni 2019.

Sejauh ini antar kader Partai Demokrat sangat solid. Di wilayahnya, kata Rubama, perolehan kursi DPRD Kabupaten Lebak 2019-2024 bertambah dibandingkan masa bakti terdahulu.

Melonjaknya kursi di wilayahnya menunjukkan SBY mampu membesarkan partai dan mencegah perpecahan. Sebab itu, Rubama menampik tudingan yang menyatakan wacana tersebut dari pengurus stuktural di tingkat pusat dan daerah.

Kita belum mengetahui KLB itu maksud tujuan dan arahnya.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) lebih dahulu menolak wacana pergantian ketua umum di tubuh partainya.

Ketua DPD Demokrat Sultra Muh Endang menungkapkan sampai saat ini jajaran kader Partai Demokrat se-Sultra masih konsisten mendukung SBY. Presiden Indonesia ke-6 tersebut dinilai mampu memperlihatkan kepemimpinan demokratis di partai dengan mendengar masukan dari kader.

"Harusnya itu yang menjadi fokus kita, menatap seperti apa persiapan kita menghadapi Pilkada 2020, sehingga kita bisa memenangi pilkada sebanyak banyaknya," ujar Muh Endang.

Seperti diketahui sejumlah senior Partai Demokrat membentuk GMPPD. Adapun politikus senior tersebut di antaranya Max Sopacua, Achmad Mubarok, Sahat Saragih, dan Ahmad Yahya.

Dalam jumpa persnya pada Kamis 13 Juni 2019, GMPPD menyebut Partai Demokrat bukan milik kelompok tertentu atau perseorangan keluarga. Sebab itu, Max Sopacua mengatakan perlu diselamatkan agar meraih kejayaan.

GMPPD mendorong digelarnya KLB sebagai syarat proses pergantian ketua umum tertanggal paling lama 9 September 2019 dengan alasan mengembalikan kejayaan Partai Demokrat pada 2024.

"Gerakan ini bisa saja ujungnya menjadi KLB. Dan kalau KLB tidak perlu susah-susah, Pak SBY tinggal menyerahkan kepada mas Agus Harimurhi Yudhoyono," ujar Max.

Baca juga: 

Berita terkait
0
Fakta-fakta Berkaitan Korupsi di Indonesia
Fakta-fakta berkaitan korupsi di Indonesia, termasuk indeks persepsi korupsi Indonesia, indeks perilaku anti-korupsi, dan sektor terkorup.