Bukittinggi - Tahun 2021, Pemko Bukittinggi kembali mematok renovasi kandang satwa di Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (TMSBK) senilai Rp 10 miliar. Perencanaan anggaran itu menjadi tahun ketiga setelah dua tahun berturut-turut sejak 2019.
Yang utama kami harus kembalikan kepercayaan masyarakat. Destinasi harus dipastikan sehat, aman dan nyaman.
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Bukittinggi Supadria mengatakan, renovasi dilakukan sebagai salah satu upaya memanjakan wisatawan yang datang ke kota wisata.
"Rencana ini lanjutan tahap ketiga dalam rangkaian rehab yang sudah berlangsung sebelumnya. Tahap pertama di 2019 dananya sekitar Rp 9 miliar. Tahun ini dan masih berlangsung itu pagu anggarannya berkisar Rp 15 miliar," katanya, Rabu, 24 Juni 2020.
Angggaran sebesar Rp 10 miliar yang diajukan untuk tahun 2021, kata Supadria, masih dalam proses pembahasanTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Saya mengapresiasi Bapelitbang Bukittinggi dengan adanya pendampingan bersama tim yang sudah merespon sektor pariwisata sebagai program andalan," tuturnya.
Selain merehab kandang satwa, Supadria optimistis kepariwisataan Kota Bukittinggi segera pulih usai dilanda pandemi Covid-19. Untuk mewujudkan itu, dia menyiapkan strategis khusus.
"Yang utama kami harus kembalikan kepercayaan masyarakat. Destinasi harus dipastikan sehat, aman dan nyaman. Maka kami pastikan protokol kesehatan berjalan baik. Kami cek suhu tubuh pengunjung, diminta mencuci tangan lalu petugas mengawasi pemakaian masker dan jaga jarak," tuturnya.
Kemudian, pemulihan kepariwisataan harus dalam bentuk kolaborasi yang terintegrasi. Disoarpora harus bekerja secara terpadu dengan lintas stakeholder, travel agen, dan pramuwisata.
"Pegiat wisata beserta karyawan mereka juga harus sesuai protokol. Setiao hotel areanya harus terjamin bersih. Baru-baru ini mereka sudah deklarasi siap untuk itu," katanya.
Terakhir, kata Supadria, proses recovery harus menjunjung tinggi semangat kebangsaan. Maksudnya, membangun pariwisata Kota Bukittinggi tidak bisa Pemko saja. "Kami butuh support dari pemerintah kabupaten dan kota lain. Kami butuh dukungan dari gubernur dan pemerintah pusat," tuturnya.[]
