Lebak - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Kabupaten Lebak Jamaludin Ramli meminta pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar dibuka secara transparan. Ramli mengatakan, telah menemukan banyak data kecurangan dalam proses pembagian KIP di Kabupaten Lebak.
"Hasil investigasi dari kawan-kawan Bara JP Kabupaten Lebak di lapangan terkait bantuan sosial KIP (Kartu Indonesia Pintar) banyak siswa yang tidak menerima manfaat. Jadi masyarakat sudah menerima kartunya selama tiga tahun, tapi bantuan tidak kunjung cair. Harusnya bisa transparan," ucap Ketua DPC Bara JP Kabupaten Lebak Jamaludin Ramli kepada Tagar, Selasa 15 September 2020.
Bansos harus benar-benar transparan, bantuanya apa dan jenisnya apa. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
Ramli mengatakan, telah menemukan 37 Kartu KIP milik orang tua murid di Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak selama pembagian sampai saat ini tidak kunjung cair. Menurut Ramli, Bara JP sebagai relawan Pendukung Presiden harus memastikan masyarakat di Lebak agar benar-benar menerima manfaat.
Menurut dia, bantuan sosial di tengah pandemi Corona sangat membantu masyarakat. Selain itu, kata Ramli, ada beberapa keluhan tentang dugaan pemotongan dalam pembagian KIP.
"Kita pendukung Presiden Jokowi pastikan agar program beliau terealisasikan dan mereka yang menerima KIP agar benar-benar dipercepat. Itu hanya data satu sekolah saja yang saya sebutkan, belum sekolah lain yang bantuanya ditahan. Laporan sudah saya sampaikan ke pihak Alat Penegak Hukum (APH-red) tapi belum ada tindakan. Selain itu, ada bantuan yang tidak utuh ke penerima, itu saya temukan di lapangan," ucap Ramli.
Ramli berharap agar Pemerintah Pusat melalui Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota, Camat hingga Kepala Desa agar turun langsung menyisir persoalan di akar rumput. Kata Ramli, Kepala Daerah harus cepat respon seandainya ada warga yang tidak menerima KIP atau Bansos.
"Siapa yang dapat bantuan, krikterianya seperti apa, bantuannya apa dan kalau ada persoalan penyimpangan bisa segera kroscek ke lapangan," ucap Ramli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar jajaran membuka data untuk penerima bansos secara transparan. Presiden tidak menginginkan kecurigaan di masyarakat sehingga program bisa berjalan dengan lancar.
"Bansos harus benar-benar transparan, bantuanya apa dan jenisnya apa. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat," ujar Presiden Jokowi Senin 4 Mei 2020 di Jakarta.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lebak, Abdul Malik saat dikonfirmasi redaksi Tagar, Selasa, 14 September 2020 belum bisa memberikan keterangan. Pihaknya menyarankan agar melukan konfirmasi ke Kabid Dikbud.
"Ke Kabid Saja,"kata Sekdis Dikbud Abdul Malik lewat pesan WhatsApps, Selasa 14 September 2020.[]
