Jakarta - Badan Perwakilan Luar Negeri Barisan Relawan Jokowi Presiden (BPLN Bara JP) dan Tim Alpha Purna Migran Indonesia (PMI) sayap Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KPRI) mendorong pemerintah meningkatkan pemberdayaan perekonomian.
Oleh karena itu, BPLN Bara JP dan PMI KPRI mengadakan seri webinar bertajuk 'Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Perekonomian Keluarga Pekerja Migran Indonesia dan Purna pada Masa Pandemi Covid-19'.
Pemerintah juga memprioritaskan kartu Prakerja bagi para korban PHK, memperbanyak program padat karya tunai, dan memberikan perlindungan maksimal terhadap pekerja migran
Juru bicara Presiden Fahjroel Rachman menyampaikan, terdapat berbagai tantangan sekaligus peluang pada sektor ketenagakerjaan yang terjadi selama pandemi ini. Pertama, pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 600 ribu pekerja formal maupun informal dalam kurun waktu enam bulan terakhir.
"Kedua, terdapat sekitar satu juta pekerja formal yang dirumahkan untuk menekan laju penularan virus Covid-19. Ketiga, terdapat sekitar 34 ribu pekerja migran yang harus kembali ke tanah air," ujar Fahjroel dalam webinar tersebut, Minggu, Agustus 2020.
Kendati demikian, Fahjroel menyebut pemerintah telah menyusun sejumlah langkah seperti pemberian stimulus ekonomi hanya kepada perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK, pemberian insentif pajak, relaksasi iuran BPJS, dan lain-lain untuk meringankan 56 juta pekerja sektor formal, dan menyebar jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal.
"Pemerintah juga memprioritaskan kartu Prakerja bagi para korban PHK, memperbanyak program padat karya tunai, dan memberikan perlindungan maksimal terhadap pekerja migran," ucapnya.
Sementara, Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kemenkop UKM RI, Nasrun menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan stimulus yang menyasar kepada UMKM. Menurut dia, hal itu lantaran tingginya proporsi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor tersebut.
"Stimulus berupa Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro atau BPUM, ditujukan kepada para pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR," kata Nasrun.
Dia melanjutkan, terkait perlindungan terhadap pekerja migran, pemerintah akan terus memaksimalkan pengiriman paket sembako di negara-negara tempat mereka bekerja. Selain itu, kata Nasrun, pemberian perlindungan tersebut juga akan dilakukan terhadap pekerja migran yang harus dipulangkan ke Indonesia.
- Baca juga: Bertemu Bara JP, Jokowi Bicara Fokus Pemerintah Saat Ini
- Baca juga: Bara JP Minta Anggaran Kuota Rp 9 Triliun Kemendikbud Diawasi Ketat
Adapun narasumber lain pada webinar kali ini yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pegiat ekonomi desa Abdul Aziz, staff ahli bidang pemanfaatan SDM Kemenko PMK RI Aris Damansyah Edisaputra, dan kepala Grup Kajian Iklim Usaha dan GVC LPEM FEB UI, Mohamad D. Revindo. []
