Jakarta - Anggota Tim Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Sukamta mengaku prihatin atas terjadinya lonjakan pasien positif corona di tiap harinya, meski saat ini tengah berlangsung program vaksinasi di Tanah Air.
Sukamta mengatakan, tiap hari terjadi rekor baru pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dia khawatir, akibat lonjakan ini banyak rumah sakit yang kolaps.
Banyak peserta yang mundur karena tidak diizinkan keluarga, ada kekhawatiran yang kuat karena tangani pasien Covid
"Saya mendapat informasi di Yogyakarta, semua rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien baru positif. Selain karena jumlah kamar isolasi yang terbatas, kondisi yang lebih berat karena jumlah tenaga kesehatan yang minim. Karena rumah sakit sudah overload, banyak pasien yang terkatung-katung," kata Sukamta kepada Tagar, Sabtu, 16 Januari 2021.
"Kemarin (15 Januari 2021) ada 23 pasien yang masuk waiting list. Secara akumulatif ada 12 orang wafat selama menunggu rujukan, karena kondisi overload kamar. Kondisi yang berat ini pasti juga terjadi di banyak daerah yang lain," ujarnya menambahkan.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini berpendapat, pemerintah pusat perlu turun tangan dalam rekrutmen tenaga kesehatan, mengingat pemda kesulitan melakukan perekrutan.
"Pemda DIY belum lama ini membuka lowongan 230 nakes, kabarnya yang mendaftar 88 orang dan yang kemudian hanya 26 orang yang jalan. Banyak peserta yang mundur karena tidak diizinkan keluarga, ada kekhawatiran yang kuat karena tangani pasien Covid," tuturnya.
Dia menegaskan, tanpa ada perhatian dan insentif yang lebih baik dari pemerintah pusat buat nakes, akan semakin sulit melakukan perekrutan.
"Apalagi ada kabar di beberapa daerah insentif terlambat, salah sasaran hingga disunat oleh oknum. Hal ini mestinya segera diperbaiki oleh pemerintah. Jadi saat ini sangat penting adanya kejelasan anggaran dari pusat untuk rumah sakit utamanya di daerah dan nakes, sehingga tidak menjadi beban daerah," ucap Sukamta.
Lebih lanjut, anggota Komisi I DPR ini meminta pemerintah lebih konsisten dalam kebijakan penanganan pandemi. Kata Sukamta, hal ini sangat berkaitan dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.
"Saat program vaksinasi mulai bergulir, Pak Menkes buat wacana akan ada sertifikat digital vaksinasi untuk bebas bepergian tanpa tes swab PCR kepada warga yang sudah disuntik vaksin Covid-19. Ini jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi," tuturnya.
Sukamta lantas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak henti mengingatkan para Menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang kontra produktif di masa pandemi Covid-19 ini.
- Baca juga: Vaksinolog: Tinggi Risiko Terjangkit Covid Orang yang Tak Divaksin
- Baca juga: DPR Minta Usut Sedikitnya Nakes yang Registrasi Vaksin Covid-19
"Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statement yang kontra produktif dengan upaya penanganan pandemi. Karena setiap statement yang simpang siur akan membingungkan rakyat, akibatnya disiplin prokes akan berkurang. Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan," ucap Sukamta.[]
