Bandung - Iwa Karniwa menjadi tersangka pada kasus dugaan suap terkait dengan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017 pada Senin 29 Juli 2019.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung menunjuk Daud Ahmad sebagai pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) menggantikan Iwa Karniwa yang cuti selama tiga bulan pada Selasa 30 Juli 2019.
Penunjukkan ini diklaim hasil koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) demi pelayanan pemerintahan di Jawa Barat tetap berjalan secara baik.
Penunjukkan Ahmad Daud bukan suatu kejutan, karena saat Iwa Karniwa secara sah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, saat itu nama Ahmad Daud santer dibicarakan akan menggantikan Iwa Karniwa, yang akhirnya menjadi kenyataan.
Sebelum ditunjuk menjadi Plh Sekda Jawa Barat, Daud Ahmad menjabat sebagai Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provisi Jawa Barat mulai Januari 2019.
Daud Ahmad saat ini berpangkat Pembina Utama Madya atau golongan IV/D. Dia lahir di Bandung 6 Mei 1960. Dari riwayat pendidikannya, Daud Ahmad memulai pendidikan dasar di SD Cisitu I Bandung lulus pada 1972.
Dia kemudian melanjut ke SMPN 2 Bandung dan lulus pada 1975. Kemudian dilanjutkan ke SMA 2 Bandung dan lulus pada 1979. Menempuh pendidikan sarjana di Universitas Padjajaran Bandung jurusan Ilmu Komunikasi dan lulus pada 1985. Melanjut ke jenjang magister di STIA LAN konsentrasi di kebijakan publik dan lulus pada 1988.
Daud Ahmad memulai kariernya sebagai Kasubbag Publikasi pada Biro Humas Setwilda Tingkat I Provinsi Jawa Barat pada 1990. Pada 1994, Daud Ahmad menjabat sebagai Kasubbag Protokol pada Biro Umum Setwilda TK I Jawa Barat.
Kemudian, pada 2000 Daud Ahmad menjabat sebagai Kabag Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dan pada 2002 dirinya menjabat sebagai Kabag Bina Kerjasama Pemerintahan pada Biro Desentralisasi Provinsi Jawa Barat pada 2002.
Saya sudah mendapat arahan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk terus berkomunikasi dengan DPRD
Pada 2003 Daud Ahmad menjabat sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dan pada 2005 berganti posisi menjadi Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretaris Daerah Jawa Barat.
Pada 2007 Daud Ahmad kembali berganti jabatan menjadi Kepala Biro Umum Sekretaris Daerah Jawa Barat. Masih di lingkungan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Daud Ahmad pada 2008 berganti jabatan menjadi Kepala Biro Desentralisasi.
Tak lama berselang Daud Ahmad pun kembali pindah bertugas, dirinya pada 2008 pernah menjabat sebagai Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM.
Daud Ahmad pun pernah dipercayai sebagai Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda Pemerintah Provinsi Jawa Barat di 2011, dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat di 2012.
Tidak cukup lama, di 2013 pun Daud Ahmad pernah menjadi sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, dan dirinya pernah dua kali ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Pangandaran selama satu tahun pada 2015, dan pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Cirebon pada 2014.
Setelah itu, Daud Ahmad pun menjabat cukup lama sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat (2016-2019), yang kemudian diriya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada 2019 dan akhirnya ditunjuk sebagai Plh Sekretaris Daerah Jawa Barat.
Daud Ahmad saat ini tengah fokus membahas APBD perubahan dan APBD murni 2020 bersama DPRD Jawa Barat agar bisa selesai tepat waktu.
"Saya sudah mendapat arahan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk terus berkomunikasi dengan DPRD terkait pembahasan anggaran. Jadi, saya sebagai Plh akan berkomunikasi dengan DPRD untuk membas anggaran," tuturnya.
Selain fokus pada pembahasan APBD perubahan dan APBD murni 2020, dia fokus pada kerja-kerja asistensi sebagai Sekretaris Daerah Jawa Barat.
Menurut pengakuanya, dia sudah melaporkan LHKPN Tahun Pelaporan 2018 yang dibuktikannya dengan notifikasi dari pihak KPK yang menyatakan bahwa Laporan e-LHKPN atas nama Daud Ahmad telah terverifikasi administratif dan dinyatakan lengkap.[]
- Sekda Tersangkut Kasus, Ridwan Kamil Tunjuk Pengganti
- Jawa Barat, Provinsi Halal Pertama di Indonesia
