Jakarta - Penulis buku Papua Otonomi Untuk Rakyat, Rizal Djalil beranggapan pembahasan referendum Papua sudah tidak ada. Kini saatnya pemerintah dan lembaga negara terkait, membahas soal kesejahteraan warga Papua.
"Kalau sudah sejahtera tidak akan ada itu, referendum sudah tahun 1969, sudah tidak. Yang penting mereka sejahtera, hubungan kemanusiaan yang intens, kemudian diplomasi yang kuat," kata Rizal kepada Tagar saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu 4 September 2019.
Jadi kalau mengenai Papua, saya mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah misalnya memperhatikan dana otsus (otonomi khusus).
Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini mengatakan banyak yang harus perlu diperbaiki guna menyejahterakan masyarakat Papua. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan dana bantuan kepada mereka.
"Jadi kalau mengenai Papua, saya mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah misalnya memperhatikan dana otsus (otonomi khusus). Tapi dana saja tidak cukup, kita harus memastikan sampai ke rakyat Papuanya sendiri," ucap Rizal yang pernah duduk sebagai anggota DPR tersebut.
Sementara, Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon menegaskan isu referendum Papua yang selama ini berkembang, tidak boleh dibiarkan. Karena persoalan terkait hal tersebut diartikan sebagai jajak pendapat, yaitu suatu proses pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu Negara secara keseluruhan.
"Mereka kan mencoba untuk menelusuri kembali itu, tapi itu kan sudah final di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi kita harus mampu mengimbangi menggerakan pihak mereka yang mengusung isu referendum ulang itu, sangat serius itu, jadi jangan pernah mengatakan seolah olah enggak penting," kata Effendi saat ditemui Tagar di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Rabu, 4 September 2019,[]
Baca juga:
- Mahfud MD Tegaskan Papua Tak Mungkin Referendum
- Mahfud MD: Dua Alasan Hukum Papua Tak Bisa Referendum
