UNTUK INDONESIA
Ratusan Warga Nabire Gelar Aksi Penolakan Otsus Papua
Ratusan warga menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Nabire, Kamis 24 September 2020. Ini tuntutannya.
Ratusan massa saat unjuk rasa menolak perpanjangan Dana Otsus Papua di Nabire, Kamis 24 September 2020. (Foto: Tagar/Humas Polda Papua)

Jayapura - Ratusan warga menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Nabire, Kamis 24 September 2020. Mereka menolak perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua.

Massa sempat kecewa karena tak dapat bertemu dengan bupati setempat. Melihat situasi yang sempat memanas, Kapolres Nabire AKBP Sonny Nugroho Tampubolon berupaya meredam situasi.

Kami berharap pemerintah dapat meneruskannya kepada pemerintah provinsi atau yang lebih tinggi.

Ia negosiasi dengan sejumlah kepala suku yang ikut dalam massa aksi. Lalu, massa diarahkan menyampaikan aspirasinya di Lapangan Mapolres Nabire.

Aksi massa ini dikawal ketat oleh 275 personel gabungan TNI dan polisi. Mereka terdiri dari anggota Polres Nabire, Kodim 1705/Paniai, Brimob Batalyon Den C dan Batalyon, dan Raider 753/ AVT.

Kapolres Nabire AKBP Sonny Nugroho Tampubolon menyatakan jika aksi massa tidak mengantongi izin keramaian dari kepolisian.

"Kami meredam situasi dengan melibatkan kepala suku dan mengarahkan massa menyampaikan aspirasinya di halaman Mapolres Nabire. Ada juga perwakilan dari pemerintah," kata Sonny saat dihubungi wartawan dari Jayapura, Kamis sore, 24 September 2020.

Sejumlah kepala suku tergabug dalam unjuk rasa. Mereka yakni kepala suku besar D3N Ayub Wonda, kelapa suku Moni Zother Zonggonau, kepala suku Dani Yopi Murib, dan kepala suku Mee wilayah Mapia Fabianus Tebay.

Sementara, aspirasi massa diterima oleh Asisten II Setda Kabupaten Nabre Piter Erari, dan Plt. Sekda Nabire Daniel Maipon.

Ayub Wonda, salah satu kepala suku di Nabire menyampaikan terima kasih kepada kepolisian yang telah memfasilitasi dan mengawal jalannya unjuk rasa. Sebab, aspirasi mereka dapat diterima pemerintah setempat.

"Kami berharap pemerintah dapat meneruskannya kepada pemerintah provinsi atau yang lebih tinggi," kata Ayub Wonda.

Usai berorasi, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke rumah masing-masing. []

Berita terkait
Bahas Otsus Papua, Bamsoet, Mahfud MD dan Tito Rapat
Ketua MPR Bambang Soesatyo menggelar rapat bersama Menkopolhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian guna membahas mengenai otonomi khusus Papua.
Sikap Tokoh Pemuda Papua di Yogyakarta soal Otsus
Tokoh pemuda Papua Methodius Kossay mendukung pemerintah dalam Otsus dan siap memberikan pemahaman kepada masyarakat Papua terkait dampak positif.
Revisi Otsus Papua Harus Melibatkan Masyarakat
Otsus untuk Provinsi Papua yang diatur dalam UU nomor 21 tahun 2001 akan berakhir pada 2021 mendatang.
0
Pria Botak di Sumut Diancam 15 Tahun Penjara, Ini Kasusnya
Pria botak di Deli Serdang, Sumatera Utara, nodai adik ipar. Penjara 15 tahun menantinya.