UNTUK INDONESIA
Sikap Tokoh Pemuda Papua di Yogyakarta soal Otsus
Tokoh pemuda Papua Methodius Kossay mendukung pemerintah dalam Otsus dan siap memberikan pemahaman kepada masyarakat Papua terkait dampak positif.
Tokoh pemuda Papua, Methodius Kossay (kiri) dan Ketua Gugus Papua UGM Yogyakarta Bambang Purwoko. (Foto: Istimewa)

Yogyakarta – Pembangunan Papua terhambat permasalahan transparansi alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus). Selain itu juga karena ada kelemahan sektor pendidikan serta kesehatan di Papua.

Pernyataan tersebut diungkapkan tokoh pemuda Papua, Methodius Kossay dalam webinar menggunakan aplikasi Zoom dengan tema, Kamis, 3 September 2020 malam. Acara digelar oleh Noken Solutions, organisasi yang fokus dalam isu-isu Papua. 

Acara yang mengamil tema Otsus dan Peluang Generasi Milenial Papua ini dipandu moderator yang juga penggerak organisasi Noken Solutions, Elna Febi Astuti. Pembicara lainnnya Ketua Gugus Papua Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Bambang Purwoko.

Kossay menilai, banyak pihak termasuk dari luar negeri, melihat bahwa Otsus adalah langkah yang baik dan ikut mendukung serta diharapkan dapat menjamin eksistensi orang Papua dan kulturnya. 

Otsus adalah langkah yang baik dan ikut mendukung serta diharapkan dapat menjamin eksistensi orang Papua dan kulturnya.

Namun, pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam Otsus dan siap memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Papua terkait dampak positif dengan adanya Otsus di Papua.

“Otsus adalah langkah yang baik dan ikut mendukung serta diharapkan dapat menjamin eksistensi orang Papua dan kulturnya. Namun, sebagai sebuah kebijakan harus ada kritik dan dialog,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bambang Purwoko mengatakan, orang Papua relatif kurang bisa bersaing dengan orang luar Papua bukan karena SDM Papua yang lemah. "Namun prosesnya yang membuat lemah," ungkapnya.

Dia mengatakan, dari daerah Papua sendiri faktor yang membuat SDM lemah adalah kesehatan yang rendah dan gizi yang buruk. Hal ini yang akhirnya membuat seseorang sulit untuk menyerap informasi dan pendidikan. "Untuk kekurangan Otsus sebaiknya perlu dikaji atau diperbaiki dan jangan serta merta ditolak,” ungkapnnya.

Bambang menilai penting adanya dialog masalah-masalah untuk mengkaji dan mengkritisi Otsus sehingga bisa memberikan kontribusi dari Otsus. "Adanya problematika dan penting adanya dialog serta bagaimana membuktikan bahwa milenial mampu ikut serta dalam mengelola Otsus lebih baik," ungkapnya. []

Berita terkait
Revisi Otsus Papua Harus Melibatkan Masyarakat
Otsus untuk Provinsi Papua yang diatur dalam UU nomor 21 tahun 2001 akan berakhir pada 2021 mendatang.
Dana Otsus Aceh Dipotong, Rafli PKS Surati Jokowi
Rafli mengambil langkah konstruktif dengan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemangkasan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
BPK Periksa Deposito Dana Otsus Papua
BPK Papua Tengah menelusuri Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diduga bermasalah.