Denpasar - Hingga saat ini, Bali memiliki 5.016 koperasi yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Sementara jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tercatat sebanyak 327.310, dengan peresentase pertumbuhan 4% di tahun 2019.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Bali, I Wayan Mardiana saat webinar "Tatanan Kehidupan Era Baru Koperasi dan UMKM Menuju Digitalisasi" di Denpasar, Kamis 16 Juli 2020.
Saat nasabah koperasi menarik simpanan/tabungan di koperasi dalam jumlah besar, maka koperasi akan kesulitan likuiditas.
Baca Juga: 45 Ribu UMKM di Bali Dapat Stimulus Ekonomi
"Dengan kondisi eksisting koperasi dan UMKM di Provinsi Bali, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bali yang saat ini tercatat sebanyak 4.230.051, rasio kewirausahaan di Bali terbilang masih kecil yaitu hanya sebesar 7,71 persen," ujar Wayan dalam webinar peringatan Hari Koperasi ke-73 dan Hari UMKM Nasional ke-5 Tingkat Provinsi Bali 2020.
Wayan menambahkan, di tengah pandemi Covid-19, koperasi di Bali menghadapi tiga persoalan serius. Pertama, berkaitan dengan likuiditas. Saat nasabah koperasi menarik simpanan/tabungan di koperasi dalam jumlah besar, maka koperasi akan kesulitan likuiditas.
Persoalan kedua, anggota koperasi kesulitan mengangsur pinjaman sehingga mengganggu pendapatan koperasi. “Masalah ketiga adalah, kesulitan membayar pinjaman kepada pihak perbankan,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Bali, I Wayan Mardiana mengatakan asio kewirausahaan di Bali terbilang masih kecil yaitu hanya sebesar 7,71%. (Foto: Tagar|Dokumentasi Pemprov Bali).Tak hanya koperasi, UMKM juga menghadapi situasi sulit. Persoalan yang dihadapi UMKM antara lain terkendalanya pasokan bahan baku. Karena sejumlah daerah menerapkan PSBB, menurunnya permintaan karena para pelanggan mengurangi pesanan dan kesulitan memperoleh pinjaman modal.
Menyikapi kendala yang dihadapi penggerak koperasi dan pelaku UMKM, Pemprov Bali telah mengambil langkah dalam bentuk penyaluran stimulus bidang ekonomi. Koperasi binaan kabupaten/kota memperoleh dana stimulus sebesar Rp 10 juta dan koperasi binaan provinsi dibantu Rp 30 juta. Tak hanya itu, Pemprov Bali juga memberi perhatian terhadap pelaku UMKM, IKM (industri kecil dan menengah), serta sektor informal.
Meski banyak kendala yang dihadapi di tengah pandemi Covid-19, penggerak koperasi dan pelaku UMKM diharapkan membangun optimisme. Yaitu dengan melakukan adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru dalam membangun pasar.
Ketua KPRK Tini Rusmini Gorda menyampaikan bahwa transformasi mutlak dilakukan oleh penggerak koperasi dan pelaku UMKM. Selain mempermudah, pemanfaatan teknologi di bidang informasi juga mengamankan pelaku usaha dan konsumen dari paparan Covid-19.
Simak Pula: OJK Restui Restrukturisasi UMKM Bali Rp 1,49 Triliun
Sedangkan Kadek Adnyana, pengelola Pasar Bali.id dan Ni Luh Putu Gunarti, dari Net.Kop.Rk dalam paparan memperkenalkan platform e-marketplace yang mereka kelola. Menurut Kadek Adnyana Bali perlu memiliki platform e-marketplace lokal karena selama ini yang berkembang kebanyakan dari luar daerah. []
