TAGAR.id, Jakarta - Pegiat Media Sosial sekaligus akedemisi Universitas Indonesia Ade Armando terluka parah setelah menjadi korban pengeroyokan dalam kericuhan pengunjuk rasa di Gedung DPR RI, Senin (11/4).
Ade mengaku tak berniat ikut dalam aksi unjuk rasa bersama mahasiswa. Namun, ia mendukung aspirasi BEM SI yang menolak wacana penundaan pemilu 2024.
“Saya tidak ikut demo. Saya memantau dan ingin mengatakan saya mendukung,” kata dia kepada wartawan di lokasi.
Demokrasi sebagai salah satu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada kemufakatan bersama, dimana individu dan institusi meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara.
Namun demikian, proses kompetisi itu harus tetap dibingkai oleh etika normatif yang mengarah pada terjadinya equilibrium (keseimbangan) sosial.
Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono prihatin atas tindakan kekerasan yang menimpa Ade Armando.
Menurutnya, menyatakan pendapat dan memperjuangkan demokrasi itu sesuatu yang sah dan merupakan hak konstitusional warga negara, tetapi juga harus memperhatikan hak konstitusional dan asasi masyarakat yang lain.
“Hal ini sangat disesalkan ya. Saya prihatin, apapun alasannya tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Menyatakan pendapat dan memperjuangkan demokrasi itu suatu yang sah-sah saja, tapi tidak dengan main kekerasan gitu dong. Kemarin itu kan katanya aksi damai, tapi kok sampai merugikan hak konstitusional dan HAM Bang AA," tegas Timothy.
Lebih lanjut, Timothy mengatakan walaupun dirinya berbeda pendapat terkait wacana periodisasi jabatan presiden 3 periode dengan Ade Armando, ia tetap menghormati hal- hal baik yang telah dilakukan oleh Ade Armando. Sehingga ia beranggapan bahwa kejadian yang menimpa Ade merupakan contoh kecil dari apa yang selama ini dikhawatirkan oleh Jokpro 2024.
“Saya pribadi mungkin berbeda pendapat dengan Bang Ade terkait wacana periodisasi jabatan presiden 3 periode. Namun aksi pengeroyokan kemarin, membuktikan apa yang dikhawatirkan Komunitas Jokpro 2024 itu nyata adanya. Kemarin itu baru contoh kecil bahaya dari polarisasi, gimana coba kalo polarisasi seperti itu terjadi pada saat pemilu di seluruh Indonesia?,” ujar Timothy.
Selanjutnya, Timothy juga menyinggung peristiwa yang terjadi sebelum tindak kekerasan tehadap Ade Armando dilakukan. Ia mengatakan bahwa ujaran kebencian dan kekerasan verbal di media sosial dapat menjelma menjadi kekerasan fisik di dunia nyata.
“Sebelum terjadi pemukulan terhadap Bang Ade itu kan ada sekelompok emak-emak yang melontarkan kalimat-kalimat provokatif. Juga teriakan darah Ade Armando halal untuk dibunuh. Peristiwa yang terjadi kemarin itu kan merupakan bukti nyata bahwa ujaran kebencian dan kekerasan verbal di medsos dapat menjelma menjadi kekerasan fisik di dunia nyata,” lanjut Timothy.
Timothy lantas mengingatkan kembali bahwa tujuan adanya Jokpro 2024 untuk mencegah polarisasi yang menjelma menjadi kekerasan. Timothy berharap, elit politik sadar bahwa kekhawatiran Jokpro itu nyata dan harus diantisipasi dengan Jokowi dan Prabowo berpasangan di Pilpres 2024.
“Itulah Mas, sejak awal Jokpro ini hadir dan bertujuan untuk mencegah polarisasi ekstrem. Kami berharap ya dengan penuh kerendahan hati, agar elit politik segera sadar bahwa kekhawatiran Jokpro itu nyata dan harus diantisipasi dengan Jokowi 3 periode berpasangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Haqqul yaqin saya jika Jokowi dan Prabowo dipasangkan nanti, akan menjadi solusi yang kemudian Indonesia terhindar dari bahaya laten polarisasi, sebab pasangan Jokowi-Prabowo akan berhadapan dengan kotak kosong,” pungkas Timothy.
Sebelumnya, Perkara penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan penundaan Pemilu terus menjadi isu yang panas dibicarakan. Bahkan topik ini juga memicu rencana demonstrasi mahasiswa pada Senin, 11 April 2022.
Kini Presiden Joko Widodo kembali menegaskan soal masalah tersebut. Hal ini tampak dalam sebuah video yang menunjukkan kata pengantarnya pada Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 pada Minggu.
"Saya minta disampaikan kepada masyarakat, bahwa seluruh tahapan dan jadwal Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan," tegas Jokowi dalam potongan videonya, seperti dikutip dari akun Instagram @fakta.indo. "Saya kira semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024."
"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi penambahan masa jabatan Presiden atau yang berkaitan dengan 3 periode," katanya.[]
