TAGAR.id, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah untuk segera melakukan terobosan baru guna mempercepat penciptaan dan produksi vaksin dalam negeri. Hal ini diungkapkan terkait dengan munculnya kasus penyakit Hepatitis akut di beberapa negara.
“Untuk mengantisipasi penyakit hepatitis akut misterius serta penyakit-penyakit menular yang diakibatkan virus lainya, kita mendorong pemerintah untuk lebih berdikari dan berdaulat di bidang kesehatan terutama di penciptaan vaksin,” kata Rahmad dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa, 17 Mei 2022.
Politisi PDI-Perjuangan tersebut menyayangkan keterlambatan produksi vaksin dalam negeri pada penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Mungkin yang menjadi kendala, adalah masalah anggaran. Kita tahu, untuk melakukan uji klinis hingga tahap ketiga dibutuhkan anggaran hingga ratusan miliar.
Menambah keterangannya, Rahmad meyakini bahwa secara keilmuan kemampuan Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain dalam menciptakan vaksin.
“Saat ini kita masih mendatangkan 100 persen vaksin dari luar negeri, sementara Vaksin Merah Putih masih dalam proses. Kondisi ini kan membuktikan kita sangat terlambat dalam membuat vaksin dalam negeri karena vaksinasi ke satu, ke dua dan sudah hampir selesai, vaksinasi tinggal sedikit yakni vaksin booster,” ungkap legislator dapil Jawa Tengah V itu.
- Baca Juga: DPR RI Siap Jadi Tuan Rumah IPU 2022
- Baca Juga: DPR RI Pastikan RUU Energi Baru Terbarukan Dipastikan Siap di Tahun 2022
Menurut Rahmad, terdapat dua manfaat nyata jika Indonesia berdaulat dan mandiri di bidang vaksin, antara lain mengurangi ketergantungan pada vaksin luar negeri sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan lebih awal serta dapat menghemat anggaran dan devisa karena tidak perlu membeli vaksin dari luar negeri.
Di sisi lain, Rahmad juga menyadari bahwa dibutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar untuk mengembangkan penelitian dan industri vaksin di Tanah Air.
Meski begitu, menurutnya dalam pengembangan vaksin dapat terlebih dahulu fokus pada penelitian dan dilakukan uji praklinis di tingkat laboratorium sambil memantau kondisi pengendalian penyebaran penyakit tersebut.
“Mungkin yang menjadi kendala, adalah masalah anggaran. Kita tahu, untuk melakukan uji klinis hingga tahap ketiga dibutuhkan anggaran hingga ratusan miliar. Karena itu ke depan kita akan mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran. Kita harus bisa membuat vaksin sendiri, tidak tergantung vaksin dari luar negeri,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Rahmad berharap Indonesia tidak lagi terlambat dalam produksi vaksin ke depannya seperti saat pembuatan vaksin Covid-19.
- Baca Juga: Komisi II DPR RI Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN
- Baca Juga: Komisi IV DPR-RI: Stok Beras Aman, Tidak Impor
Dikatakan, jika terjadi ledakan kasus yang mengakibatkan perubahan status menjadi pandemi, maka Indonesia telah siap dalam penanganannya karena telah mampu bisa memproduksi vaksin sendiri.
“Ingat, vaksin adalah salah satu senjata kita dalam menangkal penyakit akibat virus yang menular,” tutup Rahmad.
Kementerian Kesehatan masih terus melakukan penelusuran terhadap beberapa pasien dengan dugaan Hepatitis Akut yang ada di berbagai daerah di Indonesia.
Selain itu, Kemenkes juga telah menerbitkan Surat Edaran No.HK.02.02/C/2515/2022 tertanggal 22 april 2022 Tentang Kewaspadaan Terhadap Penemuan Kasus Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui Etiologinya (Acute Hepatitis of Unknown Aetiology).
Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization - WHO) juga telah secara resmi mempublikasikan kasus penyakit Hepatitis Akut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 15 April 2022 lalu. []
