Surabaya - Usai viral karena ada Madrasah di Kediri mengerjakan soal ujian yang membahas mengenai Khilafah, kini Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) turut berpendapat mengenai hal tersebut.
Wakil Ketua PWNU Jatim, KH. Abdussalam Shohib mengaku sangat menyayangkan peristiwa ini, karena setiap tahun sudah sering terjadi insiden semacam ini. Namun di tahun ini terulang kembali.
"Tentu kami menyayangkan, ini adalah insiden berulang kali, dan ini harusnya jadi pelajaran bagi kita semua," kata Kiai Salam, saat ditemui di Kantar PWNU Jatim, Kamis 5 Desember 2019.
Pengasuh ponpes Denanyar, Jombang mengaku harus ada sanksi tegas bagi pembuat soal, serta orang yang menyusun panduan sebelum pembuatan soal ujian.
"Nah ini seharusnya diselesaikan dengan sumbernya, karena kalau soal itu kan ada panduannya, nah yang bikin itu siapa? Jangan kita hanya menyalahkan pembuat soalnya untuk diberikan sanksi, tapi hal itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah," imbuh dia.
Tentu kami menyayangkan, ini adalah insiden berulang kali, dan ini harusnya jadi pelajaran bagi kita semua.
Bukan hanya itu, PWNU Jatim meminta Kemenag Jatim bertindak tegas setelah munculnya masalah ini. Bahkan Kiai Salam ini menegaskan kalau bisa pelaku penyusun soal ini juga harus tau latar belakangnya apa.
"Okelah sanksi untuk yang membuat soal, tapi itu ndak menyelesaikan masalah. Tapi harus deteksi, siapa yang bikin panduan, siapa yang bikin kisi-kisi, kalau perlu sampaikan ke publik, si A dan si B ini latar belakangnya apa supaya masyarakat tahu sumber masalahnya dari mana," ujar dia.
Sementara itu, Kiai Salam mengatakan masalah ini kerap terjadi karena masih banyak masyarakat yang idiologinya masih terpengaruh dengan Khilafah. Apalagi terkait bubarnya HTI belum menjamin faham ini tak kembali muncul.
"Meski sudah dilarangnya HTI ternyata pemikiran tentang Khilafah masih terjadi, nah ini seharusnya diselesaikan beserta sumbernya. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kemenag pusat," ucap dia.
Terpisah Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Artono meminta masyarakat tak memaknai khilafah yang beredar akan menggantikan sistem pemerintahan di Indonesia. Ia menilai khilafah merupakan sebuah sistem pemerintahan.
"Itu kan tergantung bagaimana memaknainya saja, sebenarnya masalah pemerintahan itu khilafah dan pimpinannya khalifah hanya itu saja. Jadi jangan sampai dilebarkan menjadi sesuatu mengganti sebuah pemerintahan Indonesia," tegas Artono, saat ditemui di gedung DPRD Jatim, Kamis 5 Desember 2019.
Politisi PKS itu menjelaskan bahwa sistem khilafah akan dipimpin seorang khalifah. Lantas dia membandingkan dengan sistem kerajaan yang dipimpin raja. Sementara negara demokrasi dipimpin seorang presiden.
Artono menegaskan, menyikapi adanya khilafah tidak perlu dibuat seolah ada ketakutan yang luar biasa. Sebenarnya tidak ada Masalah karena Indonesia sudah mempunyai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD).
"Kita tidak perlu takut pada hal yang seperti itu. Itu kan hanya pembelajaran saja agar siswa tahu ada pemerintahan model Khilafah yang pimpinannya khalifah, itu saja," tuturnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi E DRPD Jawa Timur lainnya, Hikmah Bafaqih menyayangkan munculnya soal ujian bermuatan khilafah pada mata pelajaran fiqih tersebut. Dia meminta agar munculnya soal khilafah agar segera ditindaklanjuti.
"Tentunya dengan langkah-langkah yang tidak hanya reaktif, tapi instruktif, berkelanjutan dan terukur," katanya.
Politisi asal PKB itu menilai adanya soal khilafah ini sebagai indikator bahwa bibit radikalisme masih subur di aparatur sipil negara (ASN). Bahkan menular ke tenaga pendidik. Dia menagih janji dan komitmen Menteri Agama yang akan menindak masalah radikalisme ini.
"Kami harap masalah ini tidak terulang lagi. Forum Kepala Sekolah dan Madrasah dilibatkan dan harus ada strategi efektif untuk mencegah anak-anak kita terpapar radikalisme," pungkasnya.
Sebelumnya, soal-soal tersebut diujikan pada Rabu kemarin di beberapa MAN di Kediri. Ada beberapa soal yang memang membahas tentang khilafah. Misalnya saja tentang tujuan dibentuknya khilafah, dalil penerapan khilafah, hingga dasar dibentuknya khilafah.
Dari temuan itu, ada enam MAN di Wilayah Kediri yang mengerjaan soal ujian yang membahas Khilafah. Rinciannya, ada 5 MAN di Kabupaten Kediri dan ada 1 MAN di Kota Kediri. []
