Surabaya, (Tagar 29/10/2018) - Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) Jawa Timur optmistis para investor akan berdatangan ke Madura yang juga dikenal sebagai Pulau Garam, untuk menanamkan investasinya seiring dibebaskannya tarif Jembatan Suramadu.
"Efek dari pembebesan tarif adalah investor akan mudah masuk ke Madura," ujar Ketua DPW IKAMA Jatim, Buchori Imron, kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (27/10) mengutip kantor berita Antara.
Presiden Joko Widodo telah meresmikan perubahan status Jembatan Suramadu dari jembatan tol menjadi jembatan non-tol biasa di pertengahan jembatan yang menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa.
Menurut Imron, keputusan Pemerintah Pusat tersebut dinilai sangat tepat untuk membantu pembangunan infrastruktur sekaligus berimbas pada tingkat kesejahteraan rakyat Pulau Garam.
Gratisnya tarif jembatan, kata dia, sebenarnya sudah diinginkannya sejak lama, bahkan sejak baru dibuka pada 2009 agar disparitas pembangunan di Madura tidak sampai berbeda jauh dengan Kota Surabaya.
Salah satu usaha IKAMA, lanjut dia, secara khusus pernah berkirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo untuk meringankan beban masyarakat dengan membebaskan tarif melintas jembatan sepanjang 5,4 kilometer tersebut.
Meski pada 2016 sempat turun 50 persen, dari yang semula Rp 30 ribu menjadi Rp 15 ribu, ditambah tarif gratis sepeda motor, namun diakuinya pembangunan di Madura belum terasa signifikan karena masih ada biaya besar di transportasi.
"Tapi, kalau sudah gratis seperti sekarang ini akan memudahkan investor masuk. Lahan di Madura yang masih sangat luas dijadikan sebagai pilihan karena lahan Surabaya yang sudah hampir penuh," ucapnya.
Selain itu, Ketua DPC PPP Surabaya tersebut juga mengaku yakin peningkatan dari sektor pariwisata Madura yang dinilainya mulai berbenah dan semakin dikenal masyarakat.
"Terlebih sekarang gratis. Wisatawan asal dalam maupun luar negeri bisa mudah masuk, kemudian berwisata dan menikmati Madura," kata anggota DPRD Kota Surabaya tersebut.
Tak itu saja, pembangunan insfrastruktur dan bergeliatnya pariwisata maka berefek pada industri kreatif warga setempat, seperti kuliner dan kerajinan tangan khas Madura.
"Semoga harapan kita semua terwujud dan Madura semakin maju, masyarakatnya sejahtera dan perekonomiannya hebat. Terima kasih Presiden karena telah mewujudkan keinginan rakyat Madura agar tarif Suramadu gratis," katanya.
Yang Pesimis
Sebelumnya di Surabaya, Jumat (26/10) Ketua Tim Ahli Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Edy Juwono mengatakan penggratisan tarif melintasi Jembatan Suramadu di Jawa Timur bagi roda empat atau lebih dinilai tidak akan berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat Madura.
Edy Juwono menjelaskan, pendapat itu didasari pada keberadaan Jembatan Suramadu yang selama ini tidak membuat daerah pinggiran jembatan dan lingkungan Madura tumbuh.
"Keberadaan Jembatan Suramadu membutuhkan biaya perawatan yang tinggi, dan yang membiayai adalah pemerintah. Kalau digratiskan, apa sudah mampu melakukan perawatan?" katanya.
Edy mencontohkan penggratisan yang sebelumnya dilakukan untuk jalur motor, dan terbukti perawatannya kurang sehingga banyak pengendara roda dua mengeluh karena jalannya tidak mulus serta berbahaya.
"Artinya, apabila memang jalur mobil digratiskan harus siap dengan biaya perawatan yang lebih tinggi," katanya.
Edy juga berharap, penggratisan yang dilakukan pemerintah tidak dengan niat politis, dan hanya berlangsung beberapa tahun sebab meski membayar masyarakat Madura dan beberapa pengusaha tidak terlalu keberatan.
"Saya kira meski membayar juga tidak terlalu keberatan bagi pengusaha dan masyarakat Madura, sebab hanya Rp 15 ribu," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan untuk biaya perawatan sudah dipikirkan Pemerintah Pusat dan diambilkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Ini karena pembangunan itu jadi satu dengan perawatan sehingga sudah dipikirkan," kata Soekarwo yang akrab dipanggil Pakde itu.
Sementara itu, sejak dioperasikan pada 2009, tarif Jembatan Suramadu adalah Rp 30 ribu bagi kendaraan roda empat atau lebih, lalu sejak 1 Maret 2016 diturunkan 50 persen menjadi Rp 15 ribu, ditambah penggratisan bagi kendaraan roda dua.
Penurunan tarif tol jembatan saat itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 60/KPTS/M/2016 tentang penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Besaran Tarif Tol Pada jalan Tol Jembatan Surabaya-Madura.
Sebelum digratiskan, besaran tarif Jembatan Suramadu yaitu untuk kendaraan golongan I Rp 15.000, golongan II Rp 22.500, golongan III Rp 30.000, golongan IV Rp 37.500, golongan V Rp 45.000, serta golongan VI gratis.
Yang Optimis
Berbeda dengan Kadin, Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Baddrut Tamam seoptimis IKAMA. Badrut menyatakan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat di empat kabupaten di Pulau Madura itu.
Ia menyatakan sangat mendukung pemerintah membebaskan tarif tol Jembatan Suramadu sebab dampaknya tentu pada perekonomian masyarakat Madura.
Mantan anggota DPRD Jatim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, jika tarif tol Jembatan Suramadi digratiskan, akses transporasi dari Surabaya ke Madura akan semakin lancar dan pengembangan ekonomi di Madura akan lebih cepat.
"Kemudahan ini, di satu sisi tentu akan banyak menarik minat investor untuk berinvestasi di Madura ini," ujar Baddrut Tamam.
Bupati muda ini menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi Pemprov Jatim dalam mengembangkan perekonomian di kaki Jembatan Suramadu sisi Madura, karena biaya transportasi sehingga upaya pengembangan oleh sebagian investor cenderung lebih mengarah ke Gresik dan Sidoarjo.
"Jika tarif tol Jembatan Suramadu ini dibebaskan, maka nilai tawar Madura tentu akan sama dengan Gresik dan Sidoarjo dan tentunya akan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Madura," ujar Baddrut Tamam.
Senada dengan Bupati Pamekasan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga melihat sisi positif dari pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu.
Menurutnya, jika tarif melintas di jembatan sepanjang 5,4 kilometer tersebut dibebaskan, akan mengurangi ongkos barang di Madura sehingga lebih efisien dan tidak terlalu mahal saat sudah masuk pasar.
Biaya perawatan jembatan yang membutuhkan biaya besar, juga sudah dipikirkan oleh Pemerintah Pusat dan diambilkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). []
