Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait ucapannya yang berharap masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) mendukung negara Pancasila.
Pelapor merupakan Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) yang merasa sakit hati atas ucapan Puan. Sebelumnya, PPMM juga telah melaporkan Puan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
"Besok kita ke MKD hari Senin atau Selasa untuk melaporkan unsur kedewanannya. Semua proses kita lewati, tinggal gimana masyarakat menilai," ujar Ketua PPMM, David saat ditemui wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, 4 September 2020.
Terkait laporannya ke Bareskrim Polri, David berharap kepolisian adil dalam melihat perkara ini. Dia juga mengaku tak ambil pusing apabila polisi menolak laporannya. "Yang jelas kalau ditolak saya gak baper. Msih ada langkah-langkah, setelah ini kita akan ke MKD, kalau ke kepolisian itu pidananya," ucap David.
Sebelumnya, Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP Puan Maharani dilaporkan ke polisi soal ucapannya yang mengatakan 'semoga Sumbar dukung negara Pancasila'.
Ketua PPMM, David menyebut beberapa pasal yang turut disertakannya dalam laporan itu. "Kita sudah mereview pasal-pasal yang akan kita (sangkakan, di antaranya pasal) 310, 311, 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 14,15 KUHP nomor 1 tahun 1946. Itu yang akan kita ajukan ke Bareskrim terkait laporan ini," kata dia.
Diketahui, Puan mengumumkan rekomendasi partainya untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
PDIP mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat bupati Padang Pariaman.
Dalam kesempatan itu, Puan lantas menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. "Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," tutur Puan. []
