Padang - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dari sejumlah provinsi, termasuk calon untuk Pilkada 2020 di Sumatera Barat (Sumbar), Rabu, 2 September 2020.
Bahasa politik itu multi tafsir. Menurut saya, itu tidak masalah dan tidak perlu direspon karena mau pancasila atau tidak, kan yang menilai masyarakat.
Namun, saat pidato memberikan sambutan dan khusus untuk calon dari Sumbar, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap semoga Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
Menurut pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Andri Rusta, lahirnya asumsi seperti itu dilatar belakangi berbagai hal. Apalagi, PDIP memiliki sejarah kalah telak di Sumbar, meski sudah dua kali menang secara nasional dalam pemilihan langsung.
Menurutnya, Sumbar daerah spesial bagi PDIP. Sebab, partai besutan Megawati Soekarno Putri itu belum pernah menang di Ranah Minang.
"PDIP cenderung pancasilais. Mungkin latar belakang Puan Maharani adalah asumsi-asumsi yang muncul bagi PDIP bahwa Sumbar ini Islam, tidak pancasilais, dan banyak indikator-indikator yang menjadi dasar Puan menyebut itu," kata Andri kepada Tagar, Rabu, 2 September 2020 malam.
Sementara itu, pengamat politik Sumbar Asrinaldi mengatakan, Puan Maharani adalah pejabat politik yang tentu bahasanya juga bahasa politik.
"Bahasa politik itu multi tafsir. Menurut saya, itu tidak masalah dan tidak perlu direspon karena mau pancasila atau tidak, kan yang menilai masyarakat," katanya.
Menurutnya, sebagai pejabat politik, bisa saja Puan Maharani berpidato seperti itu dan tidak masalah. Serta tidak ada konsekuensi bagi masyarakat di Sumbar. Faktanya, masyarakat tetap mencintai NKRI dengan menjaga ideologi Pancasila.
Dia juga menilai masyarakat di Sumbar sangat pancasilais, bahkan dalam konteks pendidikan Pancasila malah sejarahnya Sumbar ikut mendirikan negeri ini. Satu di antaranya, menyelamatkan PDRI saat Soekarno memberikan mandat pada Syafrudin Prawiranegara. []
