Jakarta - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Idris Ahmad mengatakan adanya temuan komisi mengenai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mendapatkan gaji dobel dari APBD, menjadi indikasi tidak ada-nya evaluasi terhadap tim tersebut.
Dengan belum jelasnya evaluasi kinerjanya, jadi kita tidak bisa menilai dengan jelas siapa yang benar-benar kerja atau tidak.
Baca juga: Andi Arief Tantang Balik Henry Yosodiningrat
Ketua Fraksi PSI DKI itu menilai kinerja anggota TGUPP yang menerima dobel gaji patut dipertanyakan, bisa saja orang itu tidak sepenuh hati bekerja, bahkan mungkin tidak berbuat apapun di DPRD DKI.
“Untuk hal yang mendasar, tapi dia bekerja di tempat lain juga. Jadi ini sebenarnya kerja apa enggak (di TGUPP)?,” kata Idris ketika ditemui Tagar di ruang kerjanya, Selasa, 10 Desember 2019.
Anggota TGUPP yang dimaksud Idris ialah Achmad Haryadi. Selain bekerja di TGUPP, Haryadi menjabat sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit di Jakarta.
“Ini kita belum ngomongin kinerja hasil dulu ya, dari proses saja, ini sebenarnya dievaluasi atau tidak sih,” ujarnya terheran-heran.
Lantaran ketidakjelasan evaluasi kinerja TGUPP, akhirnya salah satu langkah kongkret-nya adalah terjadi pemangkasan anggota TGUPP.
Anggota TGUPP yang awalnya berjumlah 67 orang, kini disunat menjadi 50 orang setelah disepakati dalam rapat Banggar DPRD DKI, Senin, 9 Desember 2019.
Dalam konteks ini, kata Idris, fraksi PSI menghormati pemangkasan itu. Dia berharap putusan itu menjadi langkah awal untuk mengadakan laporan evaluasi kerja TGUPP kepada masyarakat melalui DPRD, agar tidak menghambur-hamburkan uang negara.
“Kita ingin, segala sesuatu yang dianggarkan APBD memiliki hasil kerja yang terukur dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Baca juga: Gagal Jadi Menteri Jokowi, AHY Gapai Ketum Demokrat
Pada rapat Banggar kemarin, anggota DPRD meminta evaluasi kinerja TGUPP kepada Bappeda DKI. Hanya saja, menurut Idris, Bappeda tidak dapat menunjukkan evaluasi. Padahal gaji mereka dianggarakan dari APBD.
“Dengan belum jelasnya evaluasi kinerjanya, jadi kita tidak bisa menilai dengan jelas siapa yang benar-benar kerja atau tidak,” kata Politikus PSI itu. []
