PSI: Formula E Upaya DKI Hamburkan Uang Rakyat

Politikus PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo sebut anggaran yang digunakan Pemprov DKI untuk Formula E 2020 berpotensi menghamburkan uang rakyat.
Politikus PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo. (foto: Instagram/@ara.sastroamidjojo).

Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyebut anggaran yang digunakan Pemprov DKI untuk Formula E 2020 berpotensi menghabiskan uang rakyat. 

Menurutnya, Formula E tetap dapat terselenggara tanpa harus menggelontorkan uang negara, solusinya adalah melibatkan pihak swasta.

Jangan karena menggunakan uang rakyat kita bisa semena-mena.

"Potensi penghambur-hamburan uang rakyat. Mengingat sebetulnya kita punya opsi untuk tetap menjalankan kegiatan tersebut dengan pendanaan dari pihak swasta," katanya kepada Tagar, Kamis, 28 November 2019.

Baca juga: Puan Maharani: Pemerintah Jokowi Tidak Takut FPI

"Dan ada 1 hal yang sebenarnya masih mengganggu buat saya pribadi terkait kejelasan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ajang ini. Karena pos anggaran-nya kan muncul di beberapa tempat, ujar Anggara. 

Pria yang akrab disapa Ara itu memandang, pelaksanakan ajang balap Formula E seyogianya dapat berlangsung tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Karena sepencarian informasi yang saya lakukan, dari banyak gelaran Formula E di kota-kota besar di dunia, hanya di Montreal dan Jakarta yang pelaksanaan-nya menggunakan uang rakyat," kata dia.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menginginkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semestinya transparan terkait penggunaan APBD untuk Formula E. 

"Coba dicari data pembanding saja biaya pelaksanaan di kota-kota lain itu habis berapa, nanti kan masyarakat akan dapat melihat lebih jelas. Jangan karena menggunakan uang rakyat kita bisa semena-mena," ucapnya.

Kejanggalan yang sejauh ini dia temukan adalah, di mana PT Jakarta Propertindo (Jakpro) meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk biaya pelaksanaan, termasuk untuk pembangunan sirkuit. 

"Jakpro minta PMD untuk biaya pelaksanaan, pembangunan sirkuit dan beberapa item lainnya, tapi di sisi lain muncul juga anggaran komitmen fee di dinas pemuda olahraga sebesar 366 miliar yang rencananya akan dibayar per tahun. Jakpro kan penyelenggara, karena harus B to B, tidak bisa B to G," kata dia.

Baca juga: Airlangga Hartarto Buka Suara Skenario Munas Golkar

Menurut dia, masih banyak hal penting ketimbang melakukan balap Formula E, seperti melakukan pembenahan fasilitas pendidikan dan olahraga di Jakarta serta menjalankan program lainnya.

"Menurut saya banyak hal yang jauh lebih bisa kita prioritaskan dengan anggaran sebesar itu, rehab sekolah, revitalisasi sarana dan prasarana olahraga maupun menambah kuota penerima bantuan Kartu Lansia Jakarta," tuturnya.

Sebagai wakil rakyat yang kini duduk di DPRD Jakarta, Ara akan terus mengkritisi soal pelaksanaan Formula E di Jakarta yang menggunakan dana APBD.

"Saya akan coba mendorong pelaksanaannya dengan tidak 100 persen dengan dana APBD dan mengevaluasi kembali rencana Formula E diadakan tiap tahun selama 5 tahun ke depan," ucap Politikus PSI itu. []

Berita terkait
PSI Ingin Anies Bawedan Batalkan Formula E
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI menegur Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya untuk membatalkan Formula E pada tahun 2020 mendatang.
Pernusa: Anies Perusak Tidak Senangi Rakyat Jakarta
Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) KP Norman Hadinegoro sebut Anies Baswedan hanya merusak dan tidak buat senang rakyat Jakarta.
Guntur Romli: Anies Jadikan TIM Pusat Rebahan
Politikus PSI Mohamad Guntur Romli memandang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menyulap lokasi kesenian di TIM, menjadi tempat rebahan.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.