Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah jika ia telah menyiapkan skenario jelang Musyawarah Nasional (Munas) partai tersebut.
Munas ini setiap lima tahun kan. Dalam munas tidak ada skenario.
Menurutnya, pelaksanaan munas akan berjalan sesuai ketetapan yang telah diatur dan diberlakukan dalam kepartaian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menegaskan, dirinya tidak mengubah jadwal dan ketetapan pelaksanaan Munas Golkar yang dilakukan lima tahunan.
Baca juga: Perpecahan Golkar Kesalahan Airlangga Hartanto
"Ya munas ini setiap lima tahun kan. Dalam munas tidak ada skenario," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
Dia juga menampik memanfaatkan posisinya sebagai menteri untuk meminta restu langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi menjadi Ketua Umum Golkar lagi.
Padahal, kata dia, urusan kepartaian tidak ada sangkut pautnya dengan posisi dia sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju. Jadi, tidak perlu mengaitkan persoalan di luar urusan partai.
"Ya kan kita ini kan mekanisme internal partai golkar. Mekanismenya ini sudah jelas," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Etos Indonesia Institute Iskandarsyah mengatakan, ada indikasi penyalahgunaan dan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dapat membawa dampak negatif bagi Partai Golkar, utamanya hal ini mengguncang petahana Airlangga Hartanto.
Baca juga: 'Ulah' Bambang Soesatyo Mengguncangkan Golkar
Jika hal ini tidak cepat tertangani, kata dia, dampaknya akan memberi preseden buruk, hingga berimbas ke seluruhan sisi partai yang punya sejarah panjang itu.
Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Airlangga untuk mengantisipasi perpecahan internal yang mengancam Golkar.
"Terkait Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan dilaksanakan pada 3-6 Desember 2019 mendatang, ada indikasi penyalahgunaan dan pelanggaran AD/ART di Munas tersebut, siapa yang mampu melakukan? Ya pasti nya petahana," katanya kepada Tagar, Kamis, 28 November 2019. []
