Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total di Ibu Kota. Pasalnya, penyebaran Covid-19 dianggap dalam posisi yang mengkhawatirkan.
Menanggapi itu, Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta agar kebijakan untuk mengurangi penyebaran corona di Jakarta tidak dilakukan dengan langkah yang biasa-biasa saja.
Sehingga Jakarta butuh langkah yang luar biasa, tidak sebatas langkah biasa. Untuk itu dibutuhkan kerjasama warga dengan semua pihak
"Saya kira Jakarta butuh langkah yang luar biasa, bukan sebatas langkah biasa. Jakarta lagi kondisi darurat. Rumah sakit di Jakarta sekarang ini sudah hampir penuh, ICU juga hampir penuh," katanya dihubungi Tagar, Kamis, 10 September 2020.
"Sedangkan kita tahu bahwa saudara kita yang kena Covid-19 berat sangat butuh ICU. Kalau tidak ada ICU, karena sudah penuh mau kita kemanakan itu saudara kita atau warga kita yang sakit serius itu," katanya menambahkan.
Kendati kebijakan Anies dinilai sudah terlambat, Rahmad mengaku hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Menurutnya, dalam situasi darurat ini sudah selayaknya masyarakat bekerjasama dengan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
"Untuk itu, meskipun langkah ini sudah sedikit terlambat, tidak masalah. Lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan. Sehingga Jakarta butuh langkah yang luar biasa, tidak sebatas langkah biasa. Untuk itu dibutuhkan kerjasama warga dengan semua pihak," ujarnya.
Pun begitu, dia juga menyinggung penegakan disiplin di Jakarta yang tidak efektif pasca PSBB pertama kali diterapkan di Ibu Kota. Ia berpendapat, kebijakan itu harus dievaluasi.
"PSBB yang pertama kenapa tidak begitu maksimal. Karena penegakan disiplin yang belum bisa berjalan efektif. Untuk itu kita juga harus pahami bahwa membumikan budaya baru dengan 3M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) itu wajib hukumnya dan harus dipahami seluruh warga," kata dia.
Menurutnya, jika gerakan 3M saja tidak bisa dilakukan masyarakat, maka Jakarta dipastikan dalam posisi yang mengkhawatirkan.
- Baca juga: DPR: Kepala Sekolah Jangan Tergoda Tawaran Provider
- Baca juga: Soal PSBB Total Anies, DPR: Harus Dengan Tindakan Tegas
"Karena rumah sakit tidak bisa menampung karena sudah penuh. Maka dari itu penegakan kedisiplinan menjadi kata kunci dan butuh kerjasama dengan semua pihak, punishment juga dilakukan," ucap Rahmad.[]
