Tangerang - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Tangerang diminta untuk dilakukan kajian ulang. Pasalnya, berdampak pada perputaran ekonomi, mengingat warga Kabupaten Tangerang berjumlah 3 juta jiwa.
Banyak warga Kabupaten Tangerang yang melakukan aktiftas di Jakarta.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang Khalid Ismail mengatakan jika dilihat dari pandemi yang ada, harus dilakukan tindakan yang tegas. Namun, langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang dianggap sudah bisa meminimalisir penyebaran dan penularan virus Corona atau Covid 19.
"Kabupaten Tangerang merupakan daerah penyangga ibu kota, kebijakan yang diberlakukan di ibu kota akan berimbas. Pemberlakuan PSBB harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut," kata Khalid Ismail kepada Tagar, Kamis, 9 April 2020.
Sedangkan untuk sosial ekonomi, kata Khalid, seharusnya pemerintah sudah bisa melakukan pendataan terbaru golongan masyarakat miskin atau rentan miskin.
"Banyak warga Kabupaten Tangerang yang melakukan aktiftas di Jakarta," ucap dia.
Menurut Khalid, jaringan pengamat sosial harus ditingkatkan, mengingat PSBB yang nantinya diberlakukan akan mempengaruhi pendapatan warga yang memang harus bekrja di luar.
"Masih banyak buruh lepas, pemberlakuan PSBB sudah membuat ekonomi terhenti,” ujar Khalid. []