Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total yang kembali diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat masyarakat kebingungan.
Saleh menegaskan, kebijakan terkait PSBB itu seharusnya dapat dijalankan dengan baik. Maka dari itu, dia mengatakan koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus ditingkatkan.
Kalau begini masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? pemerintah pusat atau DKI?
Dia menjelaskan, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi, serta episentrum roda ekonomi nasional. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
"Awalnya, saya menduga bahwa kebijakan pak Anies itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya, saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Sabtu, 12 September 2020.
Mengingat pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menilai bahwa pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) di tingkat komunitas dirasa lebih tepat ketimbang PSBB total, Saleh memastikan belum terjadi koordinasi antara Anies dan pemerintah pusat.
"Belakangan Presiden Jokowi malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW. Bahkan, Pak Airlangga (Menko Perekonomian) menganggap bahwa penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil," ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR ini berharap, setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan kajian yang matang. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan.
Dengan begitu, kata dia, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat memperlihatkan hasilnya secara jelas.
"Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tetapi menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan Covid-19 beserta seluruh jajarannya," kata dia.
- Baca juga: Anies Baswedan Terapkan PSBB, PHK Semakin Bertambah
- Baca juga: PSBB DKI, Perekat Nusa: Anies Tak Tahu Kesusahan Rakyat
"Kalau begini masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? pemerintah pusat atau DKI?" ucap Saleh menambahkan.[]
