TAGAR.id, Jakarta - Sejumlah massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Merah Putih menggelar aksi damai di Tugu Penganten, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
Dalam aksinya, mereka menyatakan penolakannya terhadap dukungan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden di Pilpres 2024 mendatang.
"Kami menilai, jangankan kelak menjadi Presiden, mencalonkan diri menjadi Capres pun dirinya akan berpotensi memecah belah persatuan bangsa, seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta silam," kata ketua Aliansi Masyarakat Peduli Merah Putih, Edi Surnaidi, Selasa, 7 Juni 2022.
Alasan mengapa sosok tersebut dianggap berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia, karena selama ini ia dikelilingi oleh kelompok radikal dan intoleran. Bahkan menurutnya, ia sangat nyaman dengan basisnya itu.
"Anies pendukung kelompok radikal dan intoleran," ujarnya.
Kemudian, Edi juga menuding bahwa Anies adalah salah satu sosok yang memiliki afiliasi dengan asing ketimbang masyarakat kecil yang ia sebut-sebut sebagai masyarakat pribumi.
Salah satu indikasinya adalah ketika penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 alias Formula E. Dimana puluhan lapak pedagang makanan dan warung di Jalan Ketel 1 dan 2, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara dilarang buka saat perhelatan Formula E seri Jakarta alias Jakarta E-Prix 2022.
Para pedagang diimbau untuk tidak membuka lapak mereka pada tanggal 3 dan 4 Juni 2022. Aturan larangan buka bagi pedagang ini disampaikan lewat surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta.
"Saat baru jadi Anies ngomong soal pribumi, setelah mau lengser kok jadi antek asing," ketusnya.
Di sisi lain kata Edi, Anies dianggap pembohong dalam pemberian izin perluasan reklamasi untuk kawasan rekreasi di Pantai Ancol seluas 150 hektare merupakan ironi kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Tetapi faktanya malah memberikan izin kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, setelah sebelumnya mengeluarkan lebih dari 932 IMB untuk bangunan di Pulau D yang konsesinya dimiliki oleh PT. Kapuk Niaga Indah," tandasnya.
Dan masih banyak lagi, termasuk tata kelola anggaran daerah yang dianggapnya banyak masalah.
Oleh sebab itu, Edi pun mendorong agar para partai politik tidak mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang.
"Kami mengingatkan kepada partai politik dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak calon presiden yang berpotensi memecah belah persatuan dan kerukunan bangsa dan negara," pungkasnya.[]
