Jakarta - Memasuki masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta mulai Senin (14 September 2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh perkantoran menerapkan work from home (WFH), kecuali 11 sektor esensial. Namun, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyarankan agar 50 persen karyawan yang bekerja di perkantoran tetap beraktifitas secara bergiliran.
Menanggapi itu, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher menilai ada ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah. Hal ini sudah dipastikan akan membuat masyarakat bingung dan akhirnya tidak peduli dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
Jangan salahkan jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya
"Masyarakat butuh arahan yang jelas dan tegas, satu komando. Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya. Akhirnya upaya menarik rem darurat untuk menahan laju kasus menjadi sia-sia," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Sabtu, 12 September 2020.
Menurut Netty, langkah yang diambil Gubernur DKI mengembalikan aturan PSBB seperti di awal pandemi sudah tepat karena lonjakan kasus positif yang nyaris tidak terkendali. Apalagi angka kematian meningkat, sementara fasilitas kesehatan berapa ruang isolasi dan ICU nyaris kolaps.
"Ibukota menyumbang angka kenaikan kasus baru Covid-19 paling tinggi. Ketersediaan fasilitas ruang isolasi dan ICU di rumah sakit nyaris penuh. Jika tidak ada langkah darurat, bahaya kesehatan yang lebih besar akan mengancam Jakarta. Apalagi kita tahu, perkantoran adalah salah satu klaster penularan Covid-19," ujarnya.
Oleh karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah segera melakukan evaluasi darurat terkait penanganan pandemi, utamanya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
"Pemerintah Pusat seharusnya lebih sigap dan cepat tanggap dengan kondisi darurat. Lakukan koordinasi dan komunikasi efektif dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi. Jangan justru kaget dan baru berkoordinasi setelah ada masalah" katanya.
Dia juga meminta agar langkah kepala daerah yang berorientasi pada keselamatan rakyat harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
- Baca juga: PSBB DKI, Perekat Nusa: Anies Tak Tahu Kesusahan Rakyat
- Baca juga: Pernusa Minta Anies Tak Cari Sensasi Terkait PSBB
"Jakarta adalah ibukota negara, etalase Indonesia. Jika Jakarta terpuruk, kalah perang melawan Covid-19, imbasnya akan serius. Bukankah sekarang sudah 59 negara menutup pintu bagi WNI" ucap Netty.[]
