Oleh: Syaiful W. Harahap*
"KPAD Usulkan Setiap Calon Pengantin di Sumut Test HIV/AIDS". Ini judul berita di Tagar, 26 Januari 2021. Dalam berita disebutkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengatakan kepada anggota Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Sumut: "Pencegahan itu penting, lewat sosialisasi diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya HIV/AIDS tersebut."
Jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yang dilaporkan Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 9 November 2020, sampai tanggal 30 September 2020, sebanyak 537.730 yang terdiri atas 409.857 HIV dan 127.873 AIDS. Sedangkan di Sumatera Utara (Sumut) jumlah kasus 25.400 yang terdiri atas 21.160 HIV dan 4.240 AIDS. Jumlah ini menempatkan Sumut pada peringkat ke-7 nasional.
Pertama, sosialisasi terkait dengan HIV/AIDS sudah dilakukan sejak awal epidemi yang di Indonesia diakui pemerintah mulai April 1987;
Kedua, persoalan besar pada sosialisasi HIV/AIDS di Indonesia adalah materi KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) dibumbui dengan norma, moral dan agama sehingga fakta medis HIV/AIDS tenggelam sedangkan yang sampai ke masyarakat hanya mitos (anggapan yang salah);
Ketiga, sosialisasi tidak semerta bisa menyadarkan orang per orang untuk tidak melakukan perilaku berisiko sehingga ada celah yang jadi risiko tertular HIV/AIDS sebelum seseorang menyadari perilaku berisiko;
Keempat, kondom diabaikan sebagai alat mencegah penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan alasan moral dan agama;
Kelima, praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu sehingga tidak bisa dilakukan intervensi agar laki-laki selalu memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK).
Salah satu negara yang berhasil menanggulangi epidemi HIV/AIDS adalah Thailand. Data aidsdatahub.org, misalnya, infeksi baru tahun 2020 diprediksi 5.400. Bandingkan dengan Indonesia dengan kasus baru 46.000.
1. Program Mengekor ke Ekor Program Thailand
Perbedaan jumlah kasus baru itu terjadi karena Thailand melakukan penanggulangan dengan lima program yang konsisten dan serentak dengan skala nasiona. Di urutan paling atas adalah sosialisasi HIV/AIDS melalui media massa, sedangkan langkan kelima adalah program ‘wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual di tempat pelacuran dan rumah bordil.
Celakanya, program Thailand itu dicangkok oleh Indonesia tapi terbalik sehingga mengekor ke ekor program Thailand. Pemerintah mendorong beberapa daerah menerbitkan Perda penanggulangan HIV/AIDS dengan fokus program ‘wajib kondom 100 persen’. Sudah ada 143 Perda AIDS di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Di Sumut sendiri sudah ada tiga Perda AIDS, yaitu di Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai dan Kota Medan. Tapi, semua hanya berisi pasal-pasal moral yang justru tidak menukik ke akar masalah terkait dengan risiko penularan HIV/AIDS.
Tentu saja program kondom mendapat hambatan karena penolakan besar-besaran dari berbagai kalangan di Indonesia. Ini terjadi karena sosialisasi tidak berjalan dengan materi KIE yang komprehensif, tapi dengan materi yang dibumbui moral.
Penanggulangan HIV/AIDS di hulu (Dok Pribadi)
Terkait dengan program ‘wajib kondom 100 persen’ Thailand memberikan sanksi kepada germo atau mucikari jika ada PSK yang terdeteksi mengidap IMS (infeksi menular seksual, seperti kencing nanah/GO, raja singa/sifilis, klamidia, dan lain-lain). Sedangkan di Indonesia, melalui Perda-perda AIDS, yang dihukum pidana justru PSK.
Baca juga: Omong Kosong Penularan HIV Baru Bisa Dihentikan 2030
Langkah itu jelas ngawur dan tidak ada manfaatnya karena: (a) sebelum dijebloskan ke penjara PSK itu sudah menularkan HIV/AIDS ke pelanggannya, dan (b) posisi PSK yang dibui itu akan digantikan oleh ratusan PSK lain.
2. Dua Tipe PSK
Disebutkan pula dalam berita: Kepada KPAD Sumut, Gubernur Edy berharap dapat membuat rencana kerja yang lebih konkret dalam hal penanggulangan AIDS di Sumut.
Program yang konkret adalah menurunkan, sekali lagi hanya bisa menurunkan, insiden infeksi HIV di hulu yaitu pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK. Persoalan besar di Indonesia adalah praktek pelacuran tidak dilokalisir sehingga tidak bisa dilakukan intervensi agar laki-laki selalu pakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK.
Kondisinya kian runyam karena PSK sendiri dikenal ada dua tipe, yaitu:
(1). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(2). PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, PSK online, dan lain-lain.
Intervensi hanya bisa dilakukan jika praktek PSK dilokalisir (Dok Pribadi)
Pada tipe (1) tidak bisa dilakukan intervensi karena praktek PSK langsung tidak dilokalisir, sedangkan pada tipe (2) adalah hal yang mustahil melakukan intervensi karena transaksi seks dilakukan dengan berbagai modus, seperti media sosial, di sembarang tempat dan sembarang waktu.
Baca juga: Lokalisasi Pelacuran dari Jalanan ke Media Sosial
Itu artinya insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi di Sumut yang pada gilirannya laki-laki yang tertular HIV jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah.
Ada lagi pernyataan: KPAD juga mengusulkan kepada DPRD wacana agar calon pengantin yang akan menikah dipastikan dahulu tidak terinfeksi HIV/AIDS.
3. Jumlah yang Menikah Setiap Hari
Tes HIV bagi calon pengantin sudah dilakukan di beberapa daerah yang diatur melalui peraturan daerah (Perda). Tapi, tanpa disadari tes HIV bagi pasangan calon pengantin sebagai upaya penanggulangan epidemi HIV/AIDS tidak ada manfaatnya. Sia-sia. Menggantang asap.
Soalnya, tes HIV bukan vaksin. Artinya, biarpun satu pasangan tidak mengidap HIV/AIDS ketika menikah itu tidak jaminan selama dalam perkawinan mereka akan bebas dari HIV/AIDS. Bisa saja setelah menikah salah satu dari pasangan itu tertular HIV.
Risiko tertular HIV setelah tes HIV (Dok Pribadi)
Misalnya, suami tertular HIV melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan perempuan, dengan asumsi suami heteroseksual, yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, dalam hal ini PSK.
Hasil tes HIV sebelum menikah juga akan jadi bumerang [KBBI: perkataan (perbuatan, ulah, peraturan, dsb) yang dapat merugikan atau mencelakakan diri sendiri] bagi pasangan tersebut, terutama bagi istri. Misalnya, setelah menikah terdeteksi anak atau istri mengidap HIV/AIDS.
Maka, suami pun menuding istrinya: Kau selingkuh!
Hal itu terjadi karena suami sudah memegang ’surat bebas AIDS’ berdasarkan tes HIV sebelum menikah. Maka, suami pun berpegang teguh pada hasil tes HIV tersebut dan menyalahkan istrinya.
Lagi pula berapa orang yang menikah setiap hari. Bandingkan dengan jumlah laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual yang tidak aman setiap hari, seperti dengan PSK tidak langsung.
Maka, kunci utama penanggulangan HIV/AIDS di Sumut khususnya dan di Indonesia umumnya adalah dengan intervensi terhadap laki-laki agar selalu memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK (langsung dan tidak langsung). []
* Syaiful W. Harahap, Redaktur di tagar.id
