UNTUK INDONESIA
Profil Hefriansyah Noor, Wali Kota Siantar Vs DPRD
Dari sejumlah nama yang muncul, Hefriansyah Noor, Wali Kota Pematangsiantar tidak mendapat rekomendasi dari satu parpol pun.
Hefriansyah Noor. (Foto: IG Hefriansyah Noor)

Pematangsiantar - Terjadi kejutan dalam perjalanan politik Pilkada Kota Pematangsiantar tahun 2020, yang menurut rencana akan digelar pemungutan suara pada 9 Desember mendatang. 

Partai politik yang bisa mengusung dan mendukung pasangan calon mengumumkan kandidat mereka dalam beberapa minggu belakangan.

Dari sejumlah nama yang muncul di bursa parpol, lewat penjaringan yang sudah dibuka sejak tahun lalu, nama Hefriansyah Noor, Wali Kota Pematangsiantar yang sedang menjabat justru tidak mendapat rekomendasi dari satu parpol pun.

Meski vonis untuk tidak bisa maju sebagai calon dalam Pilkada 2020 belum jatuh, karena memang proses pencalonan baru akan dibuka pendaftaran di KPU setempat pada 4-6 September 2020 mendatang. 

Konon masih ada satu parpol pemilik tiga kursi belum memutuskan sikap untuk mendukung pasangan manapun, yakni Partai Gerindra.

Artinya, rekomendasi sejumlah parpol yang justru diborong oleh pendatang baru, yakni Asner Silalahi yang berpasangan dengan Susanti Dewayani, belum ada jaminan tidak berubah atau bergeser meski peluang kabur ke petahana tetap tipis kemungkinannya.

Sejumlah parpol mengumumkan dan menyerahkan rekomendasi kepada pasangan Asner Silalahi-Susanti Dewayani, mulai dari Partai Demokrat pemilik 3 kursi, Partai Hanura pemilik 4 kursi, Partai Nasdem pemilik 4 kursi, Partai Golkar pemilik 5 kursi, PKPI pemilik 1 kursi, PAN pemilik 2 kursi.

Paling mendebarkan adalah ketika PDIP pemilik 8 kursi di DPRD Kota Pematangsiantar yang bisa mengusung satu pasangan tanpa berkoalisi, santer disebut bakal menjadi milik Hefriansyah Noor.

Pria kelahiran 4 September 1973 itu memang memasukkan lamarannya ke partai dengan Ketum Megawati Soekarno Putri itu lewat pintu DPD PDIP Sumut. 

PDIP memiliki tiga pintu untuk bisa mendaftar, yakni pintu penjaringan di DPC, kemudian DPD dan terakhir jalur DPP.

Dari markas DPC PDIP Kota Pematangsiantar, sesuai penuturan ketuanya Timbul Lingga mereka tidak ada menerima pendaftaran dari Hefriansyah Noor. 

Meski banyak yang mendaftar ke partainya dalam fase penjaringan, namun setelah seluruh nama dikirimkan ke DPP lewat DPD, hanya pasangan Asner Silalahi-Susanti Dewayani yang dipanggil ke DPP di Jakarta untuk diminta melakukan pendalaman visi misi. Itu sebabnya Timbul menyebut kemungkinan besar PDIP mengusung Asner Silalahi-Susanti Dewayani.

Namun, menjelang pengumuman pada Jumat, 17 Juli 2020 lalu, santer nama Hefriansyah Noor yang disebut berpasangan dengan Wesly Silalahi akan mengantongi tiket itu setelah upaya lobi yang gencar dilakukan ke DPP PDIP di Jakarta. Wesly sendiri merupakan kader PDIP dan pernah menjadi calon Wali Kota Pematangsiantar 2015 namun kalah dari pasangan almarhum Hulman Sitorus-Hefriansyah Noor.

Simpang siur soal siapa yang akan diusung partai pemenang Pemilu 2019 di Kota Pematangsiantar itu akhirnya terjawab saat nama Asner Silalahi-Susanti Dewayani diumumkan secara virtual oleh DPP PDIP. Lengkap sudah pasangan ini nyaris memborong semua parpol pemilik kursi di DPRD Kota Pematangsiantar.

Sisa tiga kursi yang dimiliki Partai Gerindra tak cukup bagi Hefriansyah Noor untuk menjadi tiket baginya sebagai petahana kembali ikut berlaga di Pilkada 2020. 

Dibutuhkan minimal 6 kursi, yakni 20 persen dari 30 jumlah anggota DPRD Kota Pematangsiantar sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau UU Pilkada, menyebut:

"Syarat ambang batas pencalonan kepala daerah sedikitnya 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen akumulasi suara sah pemilihan anggota DPRD".

Apakah Hefriansyah masih berpeluang maju dalam Pilkada Kota Pematangsiantar atau memang sudah tertutup sama sekali? Publik masih menunggu sepak terjang pria yang menjabat Wali Kota Pematangsiantar sejak 10 Agustus 2017.

Hefriansyah NoorHefriansyah Noor bersama kaum ibu di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. (Foto: IG Hefriansyah Noor)

Hefriansyah sendiri adalah sosok kontroversial. Selama menjadi wali kota cukup banyak mendapat sorotan publik. Dua kali dia mendapat ancaman pemakzulan dari DPRD Kota Pematangsiantar.

Pertama kasus dugaan penistaan suku Simalungun tahun 2018, namun kandas sebelum diputuskan di forum paripurna DPRD meski panitia khusus atau pansus sudah merekomendasi agar Hefriansyah dimakzulkan karena terbukti melakukan penistaan.

Kasus kedua, sosok yang pernah menjadi Wakil Wali Kota Pematangsiantar sejak 22 Februari 2017 itu juga berupaya dimakzulkan DPRD Kota Pematangsiantar periode 2019-2024 karena dinilai melakukan banyak penyalahgunaan kewenangan dan dugaan korupsi.

Pansus yang bekerja kemudian berhasil membawa hasil rekomendasi mereka ke forum paripurna dan memutuskan untuk memakzulkan suami dari Syahputri boru Hutabarat itu dari jabatannya sebagai wali kota. 

Namun sikap politik DPRD kandas di meja Mahkamah Agung, yang menolak permohonan usulan pemakzulan Hefriansyah Noor yang diputuskan pada 16 April 2020.

Ayah untuk empat anak itu bisa disebut nekad. Karena selama menjabat sebagai wali kota, seperti tidak memiliki afiliasi ke parpol manapun. Tak heran sepak terjangnya di DPRD tak berjalan mulus.

Selama menjabat, dia juga terbilang paling sering mengganti sekretaris daerah atau sekda. Di rentang jabatannya yang tak penuh lima tahun, ada lima orang yang sudah dia dudukkan sebagai sekda.

Mulai dari Reinward Simanjuntak, almarhum Resman Panjaitan, Budi Utari Siregar, Kusdianto dan terakhir Basarin Yunus Tanjung. Proses pergantian Budi Utari terbilang alot. Karena pemberhentian terhadap Budi Utari yang dulunya ikut proses seleksi ketat itu, mendapat perlawanan secara hukum.

Yang paling menyedot perhatian publik adalah soal kebijakannya yang memindah-mindahkan lokasi pendirian patung Raja Siantar Sang Naualuh Damanik. 

Sejak awal direncanakan dibangun di persimpangan Jalan Sang Naualuh dan Jalan Sutomo, hingga kemudian digeser ke Lapangan Merdeka atau Taman Bunga, lalu dengan tiba-tiba kemudian digeser dan dibangun di lokasi Lapangan Haji Adam Malik.

Dilakukan peletakan batu pertama pembangunan di Lapangan Haji Adam Malik pada 10 September 2018. Namun karena ada penolakan sekelompok warga, pembangunan dihentikan dan hingga kini lokasi pendirian tugu itu menjadi monumen sejarah yang dikenang sebagai kegagalan Hefriansyah mendirikan tugu Raja Siantar. Kini di sana hanya ada sisa bekas pondasi pendirian tugu.

Biodata

Nama: Hefriansyah Noor

Tempat dan Tanggal Lahir: Pematangsiantar, 4 September 1973

Pekerjaan: Wali Kota Pematangsiantar sejak 10 Agustus 2017

Riwayat Pendidikan

1.SD Negeri 124407 Pematangsiantar Tahun 1980-1986.

2. SMP Negeri 7 Pematangsiantar Tahun 1986-1989.

3. SMA Negeri 4 Pematangsiantar Tahun 1989-1992.

4. Sarjana Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 1992-1997.

5. Pasca Sarjana di Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2010-2012.

Riwayat Organisasi

1. Wakil Bendahara DPD KNPI Pematangsiantar Tahun 2000-2004.

2. Wakil Ketua DPD KNPI Simalungun Tahun 2004-2014.

3. Sekretaris BPD Ardin Pematangsiantar-Simalungun.

4. Ketua Ardin Tahun 2009-2014.

5. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Pematangsiantar Simalungun Tahun 2000-2008.

6. Sekretaris HIPMI Sumatera Utara Tahun 2008-2011.

7. Wakil Sekretaris Gerakan Angkatan Muda Melayu Indonesia Tahun 2010-2015.

8. Ketua Himpunan Pengusaha Swadiri Sumatera Utara Tahun 2011-2016.[]

Berita terkait
Pengamat: Hefriansyah Gagal Mengkomunikasikan Diri
Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah terancam gagal untuk mengikuti kontestasi di Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2020.
PDIP Tak Dukung Hefriansyah di Pilkada Siantar
PDIP telah mengumumkan dua calon kepala daerah untuk Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Serdang Bedagai dalam kontestasi Pilkada.
Alasan Banyak Parpol Tak Usung Hefriansyah di Siantar
Mendekati pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang, sang petahana Wali Kota Pematangsiantar belum juga mengantongi rekomendasi partai.
0
Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Djoko Tjandra Segera Disidang
Berkas perkara kasus korupsi pemberian gratifikasi MA Djoko Tjandra resmi diserahkan ke PN Tipikor Jakpus.