Presiden Jokowi Bakal Gabungkan Empat Kementerian

Presiden Joko Widodo berencana merampingkan kabinet dengan menggabungkan sejumlah kementerian.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato perdananya seusai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). (Foto: Antara/Akbar Gumay

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana merampingkan kabinet dengan menggabungkan sejumlah kementerian. Hal itu diungkap Ketua DPR RI Puan Maharani yang memastikan tidak akan ada kementerian yang bakal dibubarkan.

Puan mengatakan, dalam Rapat Konsultasi presiden dengan Pimpinan DPR pada Senin, 21 Oktober 2019, Jokowi menyampaikan adanya perubahan empat nomenklatur dari kementerian/lembaga.

"Namun itu bukan perubahan yang krusial, dalam artian tidak akan ada perpindahan yang besar, sistematis atau kemudian akhirnya mengubah suatu kementerian," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 21 Oktober 2019, Melansir Antara.

"Itu hanya menggabungkan beberapa kementerian menjadi satu, itu pun tidak dibubarkan," ujar dia.

Putri Ketua Umum PDI Perjuangan itu mencontohkan Pendidikan Tinggi (Dikti) akan digabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) karena Riset dan Teknologi yang dahulunya (Kemenristek), nantinya akan menjadi badan.

Itu hanya menggabungkan beberapa kementerian menjadi satu.

Selain itu menurut dia, Kementerian Koordiantor bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), akan menjadi Kemenko Maritim plus Investasi.

"Lalu Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan bergabung dengan Kementerian Pariwisata," ujarnya.

Dia menilai tidak ada hal yang mengubah tata kementerian sampai harus ada reorganisasi besar-besaran.

Baca juga: Adian Napitupulu Tolak Menteri, Gue Bukan Erick Thohir

Puan menegaskan bahwa DPR pada prinsipnya menyetujuinya dan tidak ada masalah karena memang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah dibentuk pada pekan lalu.

"Nanti pada waktunya tentu saja Presiden akan berkirim surat, dan menyampaikan bahwa kementerian yang digabung itu nantinya akan bersinergi dengan komisi-komisi yang mana saja," kata dia.

Puan berharap kerja sama antara DPR dengan pemerintah akan semakin baik, dan ketika para menteri dilantik maka bisa langsung bekerja sama. []

Berita terkait
Menanti Nama dan Kementerian Kabinet Jokowi Jilid II
Dalam berbagai kesempatan Jokowi menyebut kriteria (calon) menteri yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II, ini membuat banyak kalangan penasaran
Tanggulangi AIDS Jadi PR Menkes Kabinet Jokowi Jilid II
Kasus HIV/AIDS baru terus terdeteksi di Indonesia, tapi tidak ada program yang konkret untuk menanggulangi HIV/AIDS. Ini jadi tugas Menkes baru.
Jokowi Diminta Tidak Memasukkan Koruptor Dalam Kabinet
Pengamat politik dan hukum dari Universitas Muhammadiyah Makassar Arqam Azkin sarankan Jokowi tidak memasukkan nama koruptor di pemerintahannya.
0
Serangan ke Suharso Monoarfa Upaya Politik Lemahkan PPP
Ahmad Rijal Ilyas menyebut munculnya serangan yang ditujukan kepada Suharso Manoarfa merupakan upaya politik untuk melemahkan PPP.