Jokowi Diminta Tidak Memasukkan Koruptor Dalam Kabinet

Pengamat politik dan hukum dari Universitas Muhammadiyah Makassar Arqam Azkin sarankan Jokowi tidak memasukkan nama koruptor di pemerintahannya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan salam usai memberikan pidato awal masa jabatan presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Makassar - Pengamat politik dan hukum dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Arqam Azkin menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memasukkan nama koruptor di dalam susunan Kabinet Kerja periode 2019-2024.   

"Presiden Jokowi agar tidak terjebak memasukkan orang bermasalah dalam kabinetnya. Apalagi orang yang sudah dipanggil KPK hingga mangkir dari beberapa panggilan," ujar Arqam Azkin saat diskusi milenial dan nonton bareng pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 20 Oktober 2019, seperti diberitakan Antara

Dia mengkhawatirkan jika Jokowi memasukkan nama menteri yang sedang tersandung kasus korupsi di dalam Kabinet Kerja Jilid II, nantinya akan menjadi beban baru di pemerintahan.  

"Masih banyak orang cerdas di negara kita ini yang mumpuni. Bila KPK telah mengincar nama-nama yang telah dipanggil, sebaiknya jangan dikasih masuk, apalagi oknum itu dari partai politik yang diduga terlibat korupsi," kata dia. 

Tantangan Pak Jokowi bagaimana menguatkan dan semakin mendorong upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi.

Sementara, Pengamat politik dan ilmu pemerintahan dari Unismuh Makassar Luhur A Prianto juga mengingatkan kembali akan visi misi pasangan Jokowi-Ma'ruf yakni Penegakan Sistem Hukum Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

Menurut dia, tantangan penegakan hukum akan terus dihadapi. Apalagi bicara revisi undang-undang, salah satunya KPK.

"Saya kira tantangan Pak Jokowi bagaimana menguatkan dan semakin mendorong upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi yang memang masih menjadi soal besar terjadi di bangsa ini," kata Luhur A Prianto.

Luhur menambahkan negara harus menegakkan keamanan untuk segenap bangsa Indonesia, khususnya melindungi dari segala ancaman-ancaman besar dan membahayakan rakyat.

"Terkait dengan kelembagaan, kebudayaan dan penguat kelembagaan dan isu-isu penegakan hukum, mesti menjadi konsen bersama," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar nobar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Claro Hotel Makassar.

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut yakni dua praktisi politik dari Unismuh Makassar Arqam Azikin dan Luhur A Priyanto bersama anggota DPRD Sulsel termuda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andi Putra Batara yang dipandu Sekretaris DPD TMP Sulsel Arsoni. []  

Baca juga:

Berita terkait
Pelantikan Lancar, Jokowi Terima Kasih ke TNI dan Polri
Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih pada TNI, Polri, BIN yang telah melakukan pengamanan pelantikan presiden 2019.
Undangan Ahok Hadiri Pelantikan Langsung dari Jokowi
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku mendapatkan undangan langsung dari Presiden terpilih Jokowi untuk menghadiri pelantikan.
Jamrud Geber Nonton Bareng Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
Grup musik Jamrud mewarnai momen nonton bareng (nobar) pelantikan presiden dan wakil presiden Jokowi-Maruf.
0
Erdogan Dituding Bos Mafia Mempersenjatai Jihadis di Suriah
Sedat Peker, gembong mafia Turki yang hidup di pengasingan, melalui YouTube, tuding pemerintah Turki persenjatai jihadis Suriah