Presiden Biden Umumkan 500 Sanksi Baru Terhadap Rusia

Sanksi tersebut akan menarget individu-individu yang terkait dengan pemenjaraan Navalny, serta sektor keuangan Rusia
Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih, Washington, DC, 23 Februari 2024. (Foto: voaindonesia.com/Reuters)

TAGAR.id, Washington DC, AS - Presiden AS Joe Biden, Jumat (23/2/2024) mengumumkan 500 sanksi baru terhadap Moskow menjelang ulang tahun kedua invasi Rusia ke Ukraina dan atas kematian pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara, Alexey Navalny.

Sanksi tersebut akan menarget individu-individu yang terkait dengan pemenjaraan Navalny, serta sektor keuangan Rusia, basis industri pertahanan, jaringan pengadaan, dan mereka yang menghindari sanksi di berbagai benua. “Mereka akan memastikan Putin membayar harga yang lebih mahal atas agresinya di luar negeri dan penindasan di dalam negeri,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Pada hari Kamis (23/2), Biden AS bertemu dengan istri mendiang Navalny, Yulia Navalnaya, dan putri mereka, Dasha, di California. Dia memuji pemimpin oposisi Rusia itu, yang meninggal pekan lalu di koloni hukuman Arktik, atas “keberanian luar biasa dan warisannya dalam memerangi korupsi dan demi Rusia yang bebas dan demokratis.”

Dalam pengumuman sanksi AS pada hari Jumat (23/2/2024), Biden memuji keberanian dan tekad warga Ukraina untuk mempertahankan kebebasan dan masa depan mereka. Ia menyatakan bahwa “NATO kini lebih kuat, lebih besar, dan lebih bersatu dari sebelumnya,” seraya menyatakan bahwa “koalisi global beranggotakan 50 negara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mendukung Ukraina, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan penting kepada Ukraina dan meminta pertanggungjawaban Rusia atas agresinya.”

malam tahun baru di ukrainaOrang-orang berkumpul pada Malam Tahun Baru di sekitar pohon Natal di Lapangan Lenin yang didekorasi untuk perayaan liburan di Donetsk, Ukraina timur, Jumat, 31 Desember 2021. (Foto: voaindonesia.com/AP)

Biden sekali lagi menekankan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat AS harus mengesahkan rancangan undang-undang tambahan keamanan nasional yang bersifat bipartisan, sebelum terlambat, sementara Ukraina harus menjatah amunisi karena kurangnya pasokan saat mereka menghadapi pasukan Rusia.

Sementara itu, para pejabat Ukraina hari Jumat (23/2) mengatakan pesawat nirawak Rusia menyerang sebuah kawasan komersial di pelabuhan Odesa di Laut Hitam, yang memicu kebakaran dan menewaskan sedikitnya tiga orang.

Militer Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan 31 drone ke Ukraina pada malam hari, di mana 23 di antaranya berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara negara itu. Pasukan Ukraina di bagian selatan mengatakan mereka telah mencegat sembilan drone, namun satu drone menghantam daerah dekat pelabuhan, sehingga menyebabkan kobaran api.

Di Dnipropetrovsk, Gubernur regional Sergiy Lysak mengatakan melalui Telegram, sebuah drone Rusia menghantam gedung apartemen dan melukai delapan orang. Dia mengatakan petugas penyelamat sedang mencari warga lain yang mungkin masih berada di bawah puing-puing reruntuhan bangunan.

Rusia memulai invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Menjelang peringatan dua tahun akhir pekan ini, para pemimpin negara-negara industri terkemuka G7 akan mengadakan pertemuan virtual pada hari Sabtu (24/2) untuk membahas dukungan mereka terhadap Ukraina.

Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, pada hari Rabu (22/2) mengatakan kepada wartawan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan berpartisipasi dalam pembicaraan itu dan bahwa kelompok tersebut akan membahas “langkah-langkah yang dapat diambil bersama untuk terus meminta pertanggungjawaban Rusia.”

Amerika juga sedang bersiap untuk mengungkap babak baru sanksi terhadap Rusia pada hari Jumat ini, atas invasi mereka ke Ukraina dan kematian tokoh oposisi Rusia, Alexey Navalny, dalam tahanan.

Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo mengatakan kepada Reuters, sanksi baru ini akan ditujukan kepada lebih dari 500 sasaran.

Mengutip pernyataannya, “besok kami akan merilis ratusan sanksi di Amerika Serikat, tetapi penting untuk mengambil langkah mundur dan mengingat, bahwa bukan hanya Amerika yang mengambil tindakan tersebut,” kata Adeyemo.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller mengatakan kepada wartawan “kami selalu mencari cara lain untuk menghentikan mesin perang Rusia, sehingga kami dapat menolak komponen kompleks industri militer Rusia yang perlu digunakan untuk mendanai upaya perangnya, serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.”

Uni Eropa pada hari Rabu sepakat untuk memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Sanksi tersebut termasuk melarang sekitar 200 individu dan entitas melakukan bisnis dengan perusahaan di Uni Eropa atau bepergian ke sana.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borell, mengatakan, “Dengan paket ini, kami mengambil tindakan lebih banyak terhadap entitas yang terlibat dalam penghindaran (sanksi), sektor pertahanan dan militer.”

Berbicara dalam forum KTT G20 di Rio de Janeiro, Borrell mengatakan tidak ada indikasi bahwa Moskow akan menerima gencatan senjata. “[Presiden Rusia Vladimir] Putin ingin melanjutkan perang ini,” katanya.

Selain perusahaan-perusahaan Rusia, sanksi Uni Eropa juga menarget perusahaan-perusahaan China yang menyediakan teknologi militer ke Rusia.

Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan, “Kita harus terus mengurangi mesin perang Putin. Dengan total 2.000 (mesin perang), kami terus memberikan tekanan tinggi pada Kremlin. Kami juga semakin memutus akses Rusia terhadap drone.” (di/lt/em)/voaindonesia.com/VOA. []

Berita terkait
Inggris Kembali Kenakan Sanksi Baru Terhadap Rusia
David Cameron menegaskan kembali dukungannya terhadap Ukraina, hampir dua tahun setelah Rusia melancarkan invasi penuh
0
Presiden Biden Umumkan 500 Sanksi Baru Terhadap Rusia
Sanksi tersebut akan menarget individu-individu yang terkait dengan pemenjaraan Navalny, serta sektor keuangan Rusia