TAGAR.id - Dua dinasti politik terbesar di Pakistan sepakat berkoalisi dengan Shehbaz Sharif sebagai perdana menteri. Persekutuan itu mengungguli koalisi bentukan bekas Perdana Menteri Imran Khan yang menguasai mayoritas di parlemen.
Liga Muslim Pakistan-Nawaz, PML-N, yang didukung militer akhirnya bersepakat dengan Partai Rakyat Pakistan, PPP, untuk membentuk koalisi pemerintahan setelah melalui perundingan alot selama berhari-hari. Kedua partai membutuhkan suara partai kecil lain untuk mengalahkan koalisi bentukan Tehreek-e-Insaf Pakistan, PTI, yang digawangi bekas Perdana Menteri Imran Khan.
Kesepakatan antara PML-N dan PPP diumumkan dalam sebuah jumpa pers jelang tengah malam di ibu kota. Adapun Asif Ali Zardari, suami mendiang bekas perdana menteri Benazir Bhutto dan ketua umum PPP, akan dicalonkan sebagai presiden.
"Kami berharap bahwa Shehbaz Sharif akan bisa segera memangku jabatan perdana menteri dan agar semua warga Pakistan mendoakan pemerintahan yang baru," kata Bilawal Bhutto-Zardari, putra Asif Ali Zardari dan Benazir Bhutto.
Dia menjabat perdana menteri dalam pemerintahan transisi pimpinan Sharif. Bilawal mengaku, koalisinya sudah menyepakati nama-nama menteri dan susunan anggota kabinet.
Krisis di depan mata
Namun begitu, pemerintahan baru di Islamabad dipercaya berdiri di atas pondasi rapuh, serupa koalisi yang digalang untuk menjatuhkan Khan pada tahun 2022, dan Sharif menjadi perdana menteri untuk pertama kalinya.
Di jalan-jalan kota Islamabad, warga merasa skeptis terhadap kemampuan pemerintah menanggulangi krisis di Pakistan. "Pembentukan pemerintahan koalisi belum pernah membawa manfaat di masa lalu," kata Saeed Asmat, seorang pensiunan berusia 67 tahun. "Setiap kali mereka membentuk pemerintahan koalisi, inflasi melambung dan warga miskin kesulitan bertahan hidup," imbuhnya merujuk pada pemerintahan transisi di bawah PM Shehbaz Sharif.
Siapapun yang memegang kekuasaan di Islamabad kali ini akan menghadapi lusinan masalah, terutama krisis ekonomi dan inflasi. Saat ini, pemerintah harus mengimpelentasikan ragam reformasi dan pengetatan anggaran demi mendapat kepercayaan donor, terutama Dana Moneter Internasional.
Pakistan telah berada dalam krisis ekonomi sejak pandemi Covid-19, yang diperparah dengan krisis energi dunia dan bencana banjir yang melanda tahun lalu. Tidak sedikit warga yang kehilangan daya beli akibat inflasi yang tinggi. Alhasil, warga miskin kini hampir tidak lagi bisa membeli kebutuhan pokok atau membayar tagihan listrik.
Dua dinasti kembali berkuasa
Pembentukan koalisi antara PML-N dan PPP sendiri mengundang kecaman dari partai PTI. Melalui akun X (dulu: Twitter), partai pimpinan Imran Khan itu menyebut kedua partai politik "berhak mendapat pujian atas kiprahnya selama 30 tahun mencuri uang pajak rakyat dan juga pemilihan umum."
PML-N dikuasai keluarga Sharif, sementara PPP didirikan oleh dinasti Bhutto. Kedua klan telah mendominasi politik Pakistan sejak kemerdekaan. Lengsernya Khan dan kembalinya PML-N ke kursi kekuasaan dibarengi kepulangan bekas PM Nawaz Sharif, usai melarikan diri dari dakwaan korupsi 2019 silam. Dikabarkan, dia sebelumnya telah bersepakat dengan militer dengan imbalan penghapusan dakwaan.
Nawaz sering diklaim sebagai tokoh di balik layar yang mengorkestrasi kepemimpinan adiknya, Shehbaz, dalam pemilu yang dipenuhi dugaan kecurangan. Namun meski demikian, koalisi PML-N dan PPP tetap dipandang sebagai jalan keluar bagi Pakistan di tengah krisis.
"Koalisi ini adalah yang terbaik mengingat situasinya," kata Awais Ashraf, peneliti di lembaga konsultan keuangan Akseer Research di Karachi. "Mereka berhasil menerima paket bantuan IMF dan ada kemungkinan besar bahwa pemerintahan baru akan bisa menegosiasikan pinjaman baru dengan lebih lancar. [rzn/hp (afp, ap, rtr)]/dw.com/id. []