Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengaku prihatin atas gugurnya seorang prajurit TNI, Prada Ginanjar Arianda saat terjadi kontak senjata antara TNI dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Senin, 15 Februari 2021.
Meneruskan keterangannya, Sukamta kembali mempertanyakan strategi pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua yang kompleks. Sebab, kontak senjata itu menyebabkan semakin banyaknya korban dari TNI dan rakyat sipil.
Kehilangan 1 nyawa anak bangsa itu sangat mahal harganya. Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi dalam penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa
"Sejak Januari sudah 4 anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders gugur. Padahal ini termasuk satuan khusus TNI yang andal, kalau kemudian terus berguguran boleh jadi strategi yang digunakan pemerintah saat ini tidak tepat," kata Sukamta kepada Tagar, Rabu, 17 Februari 2021.
Dia menegaskan, perlu ada upaya pemerintah dalam melakukan evaluasi dalam penyelesaian persoalan di Papua.
"Kehilangan 1 nyawa anak bangsa itu sangat mahal harganya. Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi dalam penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa," ujarnya.
Selain itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti lemahnya sikap pemerintah dalam penanganan kelompok KKSB yang menyebabkan situasi instabilitas keamanan daerah itu semakin berlarut-larut.
"Gangguan keamanan di Papua ini masalah lama, berlarut-larut hingga puluhan tahun. Sementara dulu ada persoalan gangguan keamanan di Aceh bisa terselesaikan dengan baik, juga ancaman beberapa kelompok teroris seperti kelompok Santoso di Poso bisa ditangani dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan Polri," tuturnya.
"Jadi rasanya aneh kalau pemerintah saat ini seakan tidak ada konsep untuk hadapi KKSB secara tuntas," ucap dia menambahkan.
Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah mengatasi akar masalah di Papua, yang intinya adalah ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi dan ketertinggalan.
- Baca juga: TNI dan Warga Sipil Tewas Dibunuh KKSB Intan Jaya Papua
- Baca juga: TNI AD Dikerahkan Mengejar KKSB di Mimika Papua
"Sehebat apapun pendekatan keamanan, kalau pemerintah tidak bisa hadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua, pasti akan jadi potensi gejolak," ujarnya.
"Selama ini sumber daya alam Papua disedot perusahaan-perusahaan besar, tapi masyarakat kebanyakan masih hidup miskin dan terbelakang, ini jelas ketidakadilan yang nyata. Tugas pemerintah melindungi rakyat, bukan malah lindungi korporat. Ini yang semestinya segera diatasi pemerintah," ucap Sukamta.[]
