Jakarta, (Tagar 15/2/2019) - Santer kabar jika calon presiden nomor urut dua (02) Prabowo Subianto akan melaksanakan salat Jumat tangal 15 Februari 2019 di Masjid Agung Kauman, Semarang.
Namun belakangan, Takmir Masjid Kauman, KH Hanief Ismail, meminta agar Bawaslu melarang Prabowo salat Jumat di sana. Hanief menilai kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra ke masjid itu bernuansa politis.
Sebelumnya, tersebar ribuan pamflet yang ditempel di kampus-kampus dan masjid maupun musala se-Kota Semarang. Pamflet itu berisikan informasi untuk mengikuti salat Jumat bersama Prabowo Subianto, yang viral juga di media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, berpendapat bahwa sah-sah saja dan tiada salahnya apabila orang biasa maupun pejabat publik sekalipun yang ingin beribadah di masjid.
Namun, ia menyayangkan sikap Prabowo yang terkesan berniat memobilisasi massa hanya untuk sekadar dipandang beribadah, bahkan dilakukan masif seperti menyebar undangan Jumat-an bersama Prabowo.
"Kenapa sih harus ada semacam mobilisasi untuk sekadar salat Jumat, kan jadi tanda tanya, jadi pertanyaan. Jadi aneh banget, kenapa sih mau salat Jumat saja mau undang banyak-banyak orang, menyebarkan selebaran-selebaran seperti itu. Apa mau dilihat bahwa, ooohh.. Pak Prabowo ternyata solat Jumat, atau apa sebenarnya itu," cetusnya.
Baca juga: Prabowo Jumatan, Pengurus Masjid Agung: Salat Biasanya Tidak Ada Pengumuman
Antoni menegaskan, siapapun yang mau salat Jumat itu tiada larangan, terlebih di Masjid bersejarah seperti Masjid Kauman. Karena menurutnya, masjid adalah milik umat dan semua orang boleh salat di sana. Namun tak perlu juga mengerahkan massa hanya untuk ibadah semata.
"Mau Pak Jokowi datang, Pak Ahmad, Pak Didu dan lainnya, silakan saja datang namanya salat di masjid kan. Jadi yang mau salat Jumat silahkan salat Jumat, gak ada larangan. Namun, tidak perlu memobilisasi massa untuk salat Jumat," kata dia.
Menurut Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu, masjid alangkah baiknya menjadi tempat netral untuk menyuarakan pesan damai yang menyejukkan umat Islam, bukan justru masjid dijadikan ajang berkampanye.
"Rumah ibadah itu kan tempat netral, ya tidak boleh dipakai untuk kampanye. Yang berikutnya pada paslon 02, berhentilah menggunakan agama untuk kepentingan elektoral. Di awal, disimbolkan bahwa ini hasil ijtima ulama, padahal kan entah ulamanya yang mana, saya juga tidak tahu. Hasil ijtima wapresnya kan lain," ujar Antoni pada Tagar News, Kamis (12/2) sore.
Baca juga: Benarkah Prabowo Dilarang Jumatan? TKN: Masjid Bukan Tempat Kampanye
"Jangan terlalu lah menggunakan narasi-narasi agama. Maka berhentilah menggunakan itu. Tunjukkan saja deh apa yang bisa dilakukan Pak Prabowo, meskipun ragu dia gak bisa apa-apa, tapi tunjukkan. Itu saja lah," timpalnya.
Dalam hal penyebaran pamflet ajakan Prabowo salat Jumat di Semarang, pihak TKN menyangkal lakukan hal itu. Sebab, kata Antoni, tiada gunanya menyebarkan selebaran paslon nomor urut 02 yang hanya membuang enerji.
"Kami tidak punya energi untuk melakukan hal-hal begitu. Apa gunanya melakukan itu, gak ada energi. Yang salat kan Pak Prabowo, masa kita yang menyebarkan supaya orang datang ke acara pak Prabowo. Enggak lah, enggak ada buat apa juga," tandasnya.
Menjelang momen pencoblosan Pilpres 2019 yang akan berlangsung pada April mendatang, paslon nomor urut 01, maupun paslon nomor urut 02 masih membutuhkan suara swing voters. Terlebih di Jawa Tengah yang populasi penduduknya cukup banyak, salah satu lumbung suara terbaik bagi kedua paslon yang sedang bertarung sengit untuk menjadi pemimpin Indonesia periode 2019-2024.
"Iyalah, apa segala cara dia (Prabowo) lakukan untuk menang kan, termasuk berbohong, apapun dilakukan," pungkasnya.
