Yogyakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah prihatin dan khawatir dengan keadaan di mana Indonesia hidup dalam ancaman pandemi. Wabah bahkan juga menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius. Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat.
Atas kondisi itu, PP Muhammadiyah pun mengeluarkan tujuh pernyataan sikap terkait kemaslahatan bangsa dan negara. Berikut pernyataan sikap dan pandangan PP Muhammadiyah, yang disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed saat jumpa pers secara daring, Senin, 21 September 2020:
Pertama, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan pandemi dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal. Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, khususnya kepada presiden.
Baca Juga:
Kedua, meminta kepada kepada para elite politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok. Dalam situasi pandemi yang semakin memprihatinkan seyogyanya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif.
Menurut dia, para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat. "Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani wabah," ungkapnya.
Baca Juga:
Ketiga, meminta kepada DPR agar menunda pembahasan RUU yang berpotensi menimbulkan kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan pandemi dipergunakan dengan baik, benar, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil yang paling terdampak pandemi.
Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani wabah.
Keempat, PP Muhammadiyah mengimbau KPU untuk segera membahas secara khusus dengan kementerian dalam negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa.
Bahkan di tengah pandemi, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan. “Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan,” ungkapnya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed saat menyampaikan paparan dalam jumpa pers secara daring dimana salah satu permasalahannya yakni penundaan Pilkada Serentak 2020. (Foto: Tagar/tangkapan layar jumpa pers yang dilakukan PP Muhammadiyah secara daring)
Kelima, mengimbau warga Indonesia lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah serta membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya.
Keenam, menghimbau kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, agar senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi segera berakhir.
Baca Juga:
Ketujuh, mengimbau kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan dan amal usaha agar mematuhi pedoman dan instruksi PP Muhammadiyah dalam kaitannya dengan ibadah, kegiatan pendidikan, sosial, aktivitas publik lainnya. Warga Persyarikatan hendaknya menjadi teladan dan pelopor bagi masyarakat dalam membantu, melayani, dan melindungi masyarakat dari pandemi dengan penggalangan dana, peningkatan layanan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.
PP Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan daerah telah bekerja keras menangani pandemi. Meski demikian, kerja dan kinerja pusat dan daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. "Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif,” katanya.[]
