Jakarta - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) menyatakan sikap mereka terkait tragedi persekusi Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang yang terjadi pada 16 Agustus 2019.
GMKI menyayangkan perilaku kasar oknum aparat yang telah melakukan tindakan persekusi Mahasiswa Papua yang ada di Surabaya dan Malang. Sehingga, GMKI mengutuk keras tindakan represif oknum, maupun kelompok yang telah berperilaku tidak baik dengan mahasiswa Papua yang berada di Pulau Jawa itu.
"Kami mendesak Kapolri menangkap oknum Aparat itu, masyarakat maupun ormas yang telah melakukan provokasi yang berakibat terjadinya kekerasan psikis, maupun verbal terhadap saudara kami di Surabaya dan Malang," kata Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay kepada Tagar, Selasa, 20 Agustus 2019.
Dia mengatakan pihaknya prihatin dengan kericuhan yang belakangan ini terjadi, karena peristiwa itu sangat berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa.
"Indonesia adalah rumah bersama bagi seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, negara melalui seluruh infrastruktur dan suprastrukturnya, berkewajiban untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dimanapun ia berada," ucap dia.
Korneles mengungkapkan peristiwa persekusi mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, sudah menjadi persoalan bangsa saat ini. Karena, akibat dari peristiwa itu berdampak pada nama baik wilayah yang sangat kental dengan toleransi antar sesama.
"Menyayangkan bahwa Jawa Timur yang dikenal sebagai propinsi toleran yang telah melahirkan tokoh besar seperi Gusdur (bapak pluralisme, bapak demokrasi Papua), dapat terjadi tindakan rasisme terhadap saudara kami, mahasiswa Papua yang juga adalah anak kandung bangsa ini," ujarnya.
Dia menegur para pejabat negara supaya tidak buta dengan persoalan persekusi Mahasiswa Papua yang ada di wilayah Indonesia ini, supaya persatuan dan kesatuan bisa selalu terjaga.
"Meminta para elit partai politik yang mendeklaratorkan diri Pancasilais, tidak hanya menyibukkan diri dengan pembahasan bagi-bagi kursi kabinet Jokowi, namun juga ikut bersuara dan terjun langsung terhadap penyelesaian persoalan kemanusian yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang," katanya.
Dia mengakui kejadian ini sangat rentan terhadap perpecahan antar suku yang ada di Indonesia. Sehingga, dia berharap pemimpin negara bisa mengambil solusi yang bijak untuk menyelesaikan persoalan sekarang ini.
"Mendesak Presiden, Gubernur Jawa Timur, dan Walikota Surabaya untuk mengambil langkah dialog dan komunikasi dalam melakukan upaya penyelesaian permasalahan yang dialami mahasiswa Papua. Sehingga, persoalan ini tidak ditunggangi oleh kelompok tertentu yang tidak menginginkan anak bangsa bersatu menuju Indonesia maju," tuturnya.
Dia juga meminta Kementerian Hukum dan HAM dan Komnas HAM bisa segera bersikap tegas dengan tindakan persekusi yang dilakukan oknum aparat yang telah berlaku kasar kepada mahasiswa Papua di berbagai wilayah itu.
"Kami mendesak Kementerian Hukum dan HAM bersama Komnas HAM untuk segera membentuk tim investigasi, guna melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap oknum, maupun kelompok ormas yang telah melakukan kekerasan fisik maupun verbal," ucapnya.
Berkaca dengan kejadian yang dialami Mahasiswa Papua baru-baru ini, dia juga berharap Kementerian Dalam Negeri untuk membubarkan ormas-ormas radikal anti Pancasila, yang selalu bertindak refresif, serta berlaku sewenang-wenang. Itu karena ormas yang radikal bisa menyebabkan runtuhnya norma, etika berbangsa dan bernegara.
"Kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Papua untuk tidak terprovokasi akan isu-isu yang berkembang, dan dapat menahan diri dalam memberi sikap. Ini demi menjaga ketenteraman dan kedamaian bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai bersama," ujarnya.
Dia juga mengimbau kepada seluruh cabang GMKI se-tanah air untuk merangkul dan melakukan dialog bersama mahasiswa Papua di seluruh kampus, guna mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan rasa persaudaraan atar anak Bangsa.
"Akhirnya kami Pengurus Pusat GMKI dengan ini menyampaikan bahwa sebagai sebuah Negara hukum dan demokratis, harus menjunjung tinggi Hak Asasi manusia. Kitong samua basodara, kitong samua baku sayang, satu di dalam rumah besar Indonesia," katanya. []
