Mataram - Upaya meraup suara dengan politik uang kerap terjadi di pelosok desa. Para caleg cenderung dan memiliki potensi yang cukup besar untuk melakukan praktek kotor itu.
"Persaingan yang ketat antar caleg dan target mengejar suara partai merupakan salah satu alasan kenapa politik uang menjadi cara mengejar suara," ucap peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB Jumaidi, Sabtu 13 April 2019).
Jumaidi menyatakan kondisi politik hari ini merupakan imbas dari kinerja para legislatif yang selama ini belum mampu bekerja untuk menarik hati masyarakat.
Banyak masyarakat yang kecewa dengan kinerja para dewan karena ketika pencalonan seperti ini banyak yang mengumbar janji dan tidak ditepati.
"Begitu lolos sebagai legislatif mereka lupa dengan janji-janjinya, lupa dengan massanya, dan jarang aspirasi masyarakat diperjuangkan. Kekecewaan itulah yang memunculkan banyaknya permintaan politik uang di kalangan masyarakat," jelasnya.
Di balik itu, ungkap Jumaidi, sebetulnya ada sistem atau agenda politik yang tidak jalan, yaitu pendidikan politik. Padahal sejatinya pendidikan politik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi para kader partai atau para caleg dan juga untuk menumbuhkkan kesadaran berpolitik bagi masyarakat.
Salah satu tujuan bantuan keuangan parpol dikucurkan adalah untuk melakukan pendidikan politik, sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2009.
"Tetapi hal itu tidak pernah jalan, makanya saat ini kita berada dalam situasi politik yang sangat mengkhawatirkan," ujar Jumaidi.
"Ke depan kita membutuhkan orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap situasi ini dan mau memperbaikinya, seperti para pengurus-pengurus partai dan juga para wakil rakyat. Kita mengimpikan, berdaulat di bidang politik," imbuhnya. []
